Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon. (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Rotasi mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon beberapa waktu lalu, menuai polemik. Polemik itu terkait pengisian sejumlah jabatan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon.

Informasi yang dihimpun Selatsunda.com, polemik pengisian jabatan di Dishub menyangkut satu jabatan diisi dua pejabat. Sejumlah jabatan itu untuk pengisian satu jabatan kepala bidang dan dua jabatan kepala seksi.

Polemik ini pun diketahui telah didengar oleh Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta ditengah upaya Pemkot kembali akan melakukan rotasi mutasi besar-besaran ASN.

Saat dikonfirmasi, Wakil Walikota Sanuji tidak menampik adanya polemik tersebut. Pada pembahasan yang dipimpin Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama dirinya dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), beberapa waktu lalu, selain rotasi mutasi ASN turut membahas polemik tersebut. Pada pembahasan itu, kata Sanuji, Walikota Helldy meminta agar pengisian jabatan di Dishub dievaluasi.

“Kemarin Pak Wali minta Baperjakat membahas dulu. Misalnya persoalan itu, salah satunya itu. Itu perlu dievaluasi,” ujar Sanuji, Selasa (24/5/2022).

Dijelaskan Sanuji, pengisian jabatan di Dishub sebenarnya dilakukan menyesuaikan aturan perubahan nomenklatur OPD mengikuti aturan baru Pemerintah Pusat. Kemungkinan saat pengisian pejabat di Dishub dimasa transisi nomenklatur lama menjadi nomenklatur baru muncul banyak tafsir sehingga timbul polemik.

“Banyak tafsir. Tetapi tetap kita evaluasi. Kalau ada kesalahan, akan kita akui. Tetapi kita kan konsultasi juga. Yang jelas salah satunya itu memang akan dievaluasi. Apakah dipercepat SOTK barunya atau bagaimana,” terang Sanuji.

Selain Dishub, Baperjakat juga diminta untuk membahas terkait peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) ke dinas lain. Karena menyangkut nasib para ASN disana. Kemudian, Baperjakat juga juga diminta untuk membuat draft terkait jabatan-jabatan yang kosong.

Kata Sanuji, nantinya jika draft rotasi mutasi jabatan telah disiapkan akan dibahas kembali pada rapat berikutnya.

“Saat itu, pak Wali minta Baperjakat rapat dulu, seperti jabatan yang kosong- kosong. Kemudian ada juga yang perlu diselamatkan seperti Disbudpar. Pak wali menyerahkan tanggung jawab itu kepada Baperjakat untuk menyusun draft-nya. Kalau sudah ada draft, pak wali nanti dengan saya akan membahasnya,” tuturnya. (Ronald/Red)