Empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. (Foto Ronald/Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Empat pasangan calon (pasalon) walikota dan wakil walikota yang berkontestasi di Pilkada Cilegon diingatkan untuk mengikuti berbagai serangkaian kegiatan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya, mengikuti dekat publik. Bila paslon mangkir bisa dikenai sanksi yakni tidak boleh melanjutkan kegiatan publikasi kampanye atau disetop.

“Kalau ada yang tidak mengikuti debat, ada sanksi. Tidak mengikuti debat berikutnya atau bahkan tidak mengikuti aktivitas kampanye. Sanksi ini sudah jelas tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11,” kata Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Eka Satialaksamana usai kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Tim Perumus dan Materi Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon saat di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Rabu (13/10/2020).

Baca juga  Diduga Sakit, Warga Bojonegara Ditemukan Tewas di Hotel Regent

Eka mengutarakan, selain FGD membahas kehadiran paslon juga membahas terkait tema debat yang akan diangkat. Sedikitnya ada 7 tema yang akan didebatkan salah satunya meyangkut persoalan penanganan covid-19.

“Jadi ada 7 tema debat yang akan diperdebatkan oleh pasalon tersebut. Yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelerasan program pemerintah pusat dan daerah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanganan Covid-19,” tambah Eka.

Ia juga menyinggung tentang teknis pelaksanaan debat. Pada tahapan pilkada itu, debat publik hanya bisa dihadiri enam orang dari setiap kandidat. Keenam itu sudah termasuk paslon.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi menjelaskan, pelakasanaan debat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentulan akan digelar pada November mendatang.

Baca juga  PT Krakatau Posco Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kota Cilegon

“Debat maksimal dilaksanakan sebanyak tiga kali, pelaksanaan bisa dilakukan di studio dengan jumlah peserta dibatasi. Pelaksanaan debat akan mengikuti PKPU serta petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) yang telah dibuat oleh KPU,” jelas Irfan.

Namun sejauh ini, lanjut Irfan belum ditetapkan seperti apa teknis pelaksanaan debat nanti. KPU Cilegon masih mengkaji hal tersebut. (Ully/Red)