Koordinator Wilayah II kopsupgah KPK RI, Asep Rahmat Suhanda, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, Asda III Kabupaten Serang, Ida Nuraida memberi keterangan pers usai mediasi masalah aset di Kantor Inspektorat Banten, Kamis (22/7/2020). Foto Ronald/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Polemik tentang aset antara Pemerintah Kabupaten Serang dan Kota Serang yang belum berkesudahan mulai berangsur untuk diselesaikan.

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) Republik Indonesia turun tangan dalam memediasi permasalahan ini.

Koordinator Wilayah II kopsupgah KPK RI,
Asep Rahmat Suhanda mengatakan, mediasi perselisihan aset yang dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Banten antara Pemkab Serang dan Kota Serang sudah mulai menemui titik terang. Kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara bertahap.

Ia menyatakan, memang penyelesian aset tidak bisa diselesaikan sekejap mata. Masalah aset bukan sekedar pencatatan tetapi yang paling penting melihat tingkat urgensinya. Oleh karena itu kedua pihak bersepakat untuk menginventarisir aset dalam dua pekan kedepan sebagai tahap awal penyelesaian.

“Yang paling sulit (perselisihan aset) itu bukan siapa yang harus catat untuk aset ini, yang paling baik itu digunakan seperti apa. Tadi sepakat, dua minggu, mudah-mudahan selesai,” ujarnya usai mediasi.

Ia mengutarakan, perselisihan pengalihan aset dari Pemkab Serang dan Kota Serang sebenarnya sudah diselesaikan sejak Kota Serang dimekarkan menjadi kota madya. Sejak itu, kata dia, klaim Pemkab Serang telah menyerahkan 97 persen aset.

Tentu karena ada keinginan Pemkot Serang membutuhkan aset yang belum dilimpahkan untuk pelayanan masyarakat maka hal ini perlu diselesaikan.

“Tentu saja ada keinginan, niatan untuk, ini bukan soal banyak sedikitnya, tetapi ada semacam kebutuhan dari pemerintah kota, menambah aset pelayanan,” paparnya.

Baca juga  Meresahkan, ODGJ Berkeliarkan di Kota Serang

Mengenai pelimpahan aset harus sesuai sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, kata Asep, KPK memang mengacu pada aturan tersebut karena tugas KPK melakukan supervisi salah satunya untuk menata kelola permasalahan aset. Namun prinsipnya jika keduanya keukeuh memecahkan dengan cara menafsirkan UU maka tidak bisa terpecahkan.

Menurutnya, mediasi inilah jalan terbaik. Penyelesaian menggunakan metode sebaliknya dengan mencari persepsi yang sama. Karena berdasarkan pengalaman KPK jika dengan pendekatan interpretasi UU maka masalah tidak akan bisa selesai. Pihak yang bertikai berujung menyelesaikan di pengadilan. KPK dalam menyelsaikan pengelolaan aseti tidak mengharapkan demikian.

“Tapi kita tidak mau itu. Kita maunya semangat saling memahami. Karena ini kebutuhan. Yang bahaya itu hilang, tidak ada yang mencatat,” tuturnya.

Diketahui dalam penyelesiaan tersebut, inventaris aset antara Pemkab dengan Pemkot Serang, berbeda.

Asda III Kabupaten Serang, Ida Nuraida mengatakan, ada sebanyak 41 bidang tanah diatas bangunan yang belum terselesiakan pelimpahannya ke Pemkot Serang. Saran KPK, kata dia, meminta untuk menyelesaikan 3 persen dari daftar aset yang ada. Pihaknya masih perlu mengkajinya terlebih dahulu baru kemudian melimpahkannya ke Pemkot Serang.

“Nanti kita analisis dulu secara rasional. Kemudian uji ekonomi dan segala macam, uji dia bisa menghubungkan Serang Barat, Serang Timur dan sebagainya. Kalau yang memang harus diserahkan dan kita tidak pergunakan, akan kita akan serahkan,” paparnya.

Baca juga  Warga Kepuh Keluhkan Hujan Debu Batubara dari Pabrik Industri

Sementara, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin sangat mengharapkan polemik aset bisa diselesaikan dimana hasilnya dimediasi KPK dan Pemprov Banten.

Karena sebagaimana amanat UU dan selama 13 tahun tidak terselesiakan, jika ada niat baik dari Pemkab Serang maka masalah tentang aset semestinya dapat diselesaikan.

“Karena apapun itu, sebgaaimana yang disamapaikan KPK mau undang-undang ataupun yang lain, kalau ada niatan dari Pemkab Serang, saya rasa, ya bisa direaliasikan,” tegasnya.

Menurut Subadri, jumlah aset dari pencatatan Pemkot Serang yang belum dilimpahkan sebanyak 227 aset. Jumlah itu terdiri dari 54 bidang tanah dan 173 gedung.

Jika Pemkab mengklaim dari jumlah aset yang tercatat berbeda dengan Pemkot Serang, menurutnya, hal itu sah saja. Mungkin, kata Subadri, jumlah versi Pemkab berbeda karena tidak mencatat aset Pendopo, Kantor Sekretariat DPDR, BPKAD, Inspektorat dan lainnya. Pemkot justru mencatat itu didalam aset sebanyak 227 aset.

Meski demikian, kembali pihaknya meminta agar ada niat baik Pemkab untuk menyerahkan aset sesuai UU yang berlaku.
Pemprov dan KPK diharapkan juga bisa terus mediasi polemik ini dan jika perlu bisa menuangkannya dalam Nota Kesepahaman bersama atauemorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

“Harus di MoU kan lah. Harus ada pendampingan. Kana amanah UU, provinsi juga melakukan pendampingan,” harapnya. (Ronald/Red)