CILEGON, SSC – Kapolres Kota Cilegon, AKBP Rizki Agung Prakoso akan menelusuri dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok parkir di Kantor UPT Pasar Kranggot, Kota Cilegon.

“Untuk kasus praktik pungli ini, kita akan telusuri informasi ini. Polres Cilegon tidak akan main-main untuk melakukan penindakan praktik-praktik curang bahkan dilakukan oleh petugas keamanan di Pasar Kranggot,” kata Kapolres saat ditemui Selatsunda.com di kantornya,” Kamis (24/5/2018).

Kapolres menyatakan, setiap pungutan retribusi parkir harus memiliki dasar perijinan yang resmi termasuk karcis parkir dari Dinas Perhubungan Cilegon. Bilamana tidak, patut diduga, pungutan itu ilegal.

“Yang namanya parkir harus ada surat resmi yang dikeluarkan oleh Dishub. Mereka yang tidak memiliki surat resmi dari Dishub, berarti itu Pungli. Dan pungli harus kita tindak lebih dalam,” ujarnya.

Ia menyatakan, praktik pungli parkir bertolakbelakang dengan Perda nomor 9 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perparkiran. Kepada yang melanggar terancam dikenakan pidana ringan penjara selama 3 bulan.

“Untuk sanksi pelaku, minimal 3 bulan Tipiring. Dan pelaku juga harus memberhentikan praktik mereka agar tidak menjadi keresahan untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon, Andi Affanfi sedang tugas dinas diluar kota.

“Sedang rapat di Jakarta nanti aja,” ucapnya seraya mematikan telepon selurernya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Petugas keamanan di Pasar Kranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon diduga melakukan praktik pungli (pungutan liar) yang berkedok parkir di halaman parkir Kantor UPT Pasar Kranggot. Berdasarkan informasi yang didapatkan Selatsunda.com,  kendaraan yang masuk ke halaman parkir Kranggot ditarif Rp. 2.000 namun tidak diberikan karcis resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here