Sekertaris DPP Gapasdap Aminudin (kacamata) didampingi oleh Kepala BPTD Banten Nurhadi Unggul Wibowo saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Rapat Koordinasi Angkutan Penyeberangan Lintas Merak - Bakauheni, di salah satu hotel di Jalan Aat Rusli (JAR), Kabupaten Serang, Jumat (18/10/2019). Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Praktik ‘cashback’ atau monopoli dengan pemenuhan penumpang kendaraan di atas kapal rupanya merajalela di Pelabuhan Merak. Bagaimana tidak, praktik ini rupanya sudah berlangsung lama dan tak kunjung terselesaikan. Praktik ini rupanya atas kesepakatan semua operator di Pelabuhan Merak.

Biasanya untuk menjalankan praktik ini, operator memberi stimulus agar penumpang masuk keatas kapal. Imbalan yang diberikan cukup tinggi jika berhasil memasukan truk ke atas kapal. Stimulus itu biasanya diberikan operator kepada pengurus truk dan terkadang sopir truk sebagai penumpang sendiri.

Tak heran, banyak pengusaha kapal berlomba-lomba memberikan cashback yang tinggi untuk petruk jika berhasil menaikan truk-truk ke atas kapal. Dengan kondisi ini, justru menimbulkan persaingan tidak sehat antara operator kapal.

Dengan kondisi ini, pihak Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Banten dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) geram dengan pemberlakukan sistem cashback. Bahkan, BPTD memanggil seluruh operator kapal untuk memastikan kebenaran praktik tersebut.

Informasi yang dihimpun Selatsunda.com dalam Rapat Koordinasi Angkutan Penyeberangan Lintas Merak –  Bakauheni, di salah satu hotel di Jalan Aat Rusli (JAR), Kabupaten Serang, Jumat (18/10/2019), seluruh operator kapal diminta penjelasan terkait praktik tersebut.

Sekertaris DPP Gapasdap Aminudin mengatakan, baru mengetahui informasi adanya praktik cashback di Pelabuhan Merak. Meski demikian, praktik cashback tersebut tidak melawan hukum.

“Itu tidak bisa diterjemahkan apakah melawan hukum atau tidak. Tapi kalau dibiarkan tidak terkendali, kami khawatir sistem itu merupakan perbuatan melawan hukum,” kata Aminudin ditemui usai kegiatan.

Ia menambahkan, faktor yang mendasari terjadinya praktik cashback di Pelabuhan Merak ini, lantaran, sepinya penumpang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Sementara, bisnis kapal harus terus berjalan.

Ia pun meminta pemerintah melakukan moratorium izin lintasan penyeberangan Pelabuhan Merak – Bakauheni.

“Bayangkan, dari 71 kapal yang ada, dermaga yang aktif hanya 4 dermaga. Lalu hari operasi setiap perusahaan itu hanya 10 hari setiap bulan. Ini kan sangat luar biasa, kapalnya banyak tapi penumpang sedikit. Untuk sekarang ini, biarkan ini jadi derita kami. Tapi ke depan, saya minta pemerintah melakukan moratorium izin lintasan,” jelasnya.

Masih kata Aminudin, dirinya bersama pelaku operator kapal telah sepakat untuk menghentikan praktik cashback yang sudah berlangsung lama tersebut. Pemberhentian ini, guna mencegah gesekan antara perusahaan.

“Dalam rapat tersebut, kami sepakat akan menghentikan praktik tersebut. Saya pun meminta agar  BPTD Banten dapat melakukan pengawasan dan kontrol,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPTD Banten Nurhadi Unggul Wibowo mengaku, akan menengahi persoalan praktik cashback di Pelabuhan Merak agar bisa lebih kondusif. Bahkan, pihaknya berencana akan membentuk tim kecil untuk menginventarisir permasalahan yang ada.

“Kami sepakat membentuk tim kecil untuk menginventarisir permasalahan yang ada. Kita ingin tidak ada lagi persoalan yang terjadi di Pelabuhan Merak,” tungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here