CILEGON, SSC – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2020 di salah satu hotel di Kota Cilegon, Rabu, (23/12/2020). Dari beberapa yang dibahas, sekiranya ada dua pembahasan yang berakhir tanpa hasil atau deadlock.

Direktur Utama PT PCM, Arief Rivai Madawi mengatakan, satu hal yang dibahas dan berakhir deadlock menyangkut rencana kelanjutan kerja sama jasa pandu dan tunda kapal yang dijalin dengan PT Krakatau Bandar Samudra (KBS).

Selama ini, kata Arief, kedua pihak memang menjalin kerja sama pelayanan jasa pandu dan tunda kapal tugboat. Namun, ada rencana PCM ingin melepas perikatan bisnis dengan menjalani keberlangsungan usaja jasa tersebut secara mandiri.

“Selama ini kan pandu tunda bekerjasama dengan KBS. Dengan nanti terbitnya (izin)pandu tunda (PCM) itu, nanti kerjasama itu tidak dilakukan lagi. PCM punya otoritas dalam pelayanan dengan manajemen sendiri, KBS juga demikian,” ungkapnya usai RUPS.

Meskipun ingin melepas kerja sama jasa tpandu tunda tugboat, namun kata Arief, opsi tersebut masih dikaji secara khusus. Opsi belum diputuskan karena masih merumuskan untung rugi perusahaan jika tidak lagi bekerja sama.

Baca juga  Bareng-bareng Tanggulangi Pencemaran Laut, KSOP Banten Gagas Pengklasteran Pelabuhan

“Masih perlu kajian khusus. Jadi belum diputuskan. Nilai kedepannya berapa, dari sisi nilai yang selama ini kerja sama yang kita peroleh, dengan prediksi 2021. Ini belum bisa dijawab, karena sedang dirumuskan,” tuturnya.

Ia mengaku, opsi untuk melanjutkan kerja sama sementara dengan KBS masih memungkinkan. Namun jika izin jasa pandu tunda kapal tugboat diterbitkan untuk PCM maka aturan perlu disinkronisasikan. Hal inilah dalam pembahasan di RUPS belum ada hasilnya.

“Bentuk kerjasama masih dimungkinkan, cuman memang mungkin ada konsekuensi dengan izin keluar. Karena yang namanya BUP memperoleh izin itu, punya otoritas masing-masing. Hanya itu saja. Ini sedang di matching-kan dengan aturan. Nah ini belum kita sinkron kan. Ini masih deadlock,” bebernya.

Disinggung jika kerjasama jasa pandu dan tunda tidak dilanjutkan dengan KBS akan mempengaruhi kerja sama lainnya seperti MoU yang dibuat kedua pihak terkait rencana Pembangunan Pelabuhan Warnasari, ditepis Arief, jika hal itu tidak memiliki kaitan satu sama lain.

Baca juga  RSUD Cilegon di Pusaran Bisnis RS Swasta, Pendapatan Drop 4 Tahun Terakhir, Semester I 2021 Hanya Capai Rp 26 Miliar

“Nggak ada masalah itu. Tidak ada kaitan. Kita kan masing-masing punya kebijakan kira-kira terkait masalah bisnis, antara manajemen KBS dengan kita kan berbeda,” tandasnya.

Kata Arief, MoU yang diteken kedua pihak terkait rencana membangun bersama Pelabuhan Warnasari masih berjalan. Pihaknya optimis sejumlah kerja sama yang dijalin tidak saling mengganggu.

“Mou masih. Kita masih menunggu mereka. Kita tidak terbelenggu. Iya atau tidak, kita tetap jalan. Kita optimis kok,” terang Arief.

Disinggung deadlock lainnya menyangkut masa jabatan 3 komisaris yang akan berakhir, Arief meminta hal itu dapat dikonfirmasi kepada pemegang saham. Dalam hal itu adalah Walikota Cilegon, Edi Ariadi selaku kepala daerah Kota Cilegon.

“Kalau itu tanya pak walikota. Aturannya itu ada di pak walikota,” paparnya.

Sementara ditempat yang sama, Walikota Cilegon, Edi Ariadi dikejar awak media menanyakan tentang hasil RUPS tampak tak ingin memberi banyak komentar. Hasil RUPS dirangkumnya, deadlock.

“Yach deadlock, nanti akan ada pembahasan lagi. Belum ada kesimpulan,” ujarnya singkat seraya menaiki mobil. (Ronald/Red)