DPC Partai Demokrat Cilegon mengikuti sidang mediasi yang digelar oleh Bawaslu Kota Cilegon dan KPU kota Cilegon. Sidang mediasi ini dilakukan di Kantod Bawaslu Kota Cilegon, Senin (6/8/2018). Foto Ist

CILEGON, SSC – Penyelesaian Sengketa antara Dua partai politik baik Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon terkait penetapan dua bacaleg eks narapidana korupsi yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS),  mulai disidangkan di Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Cilegon, Senin (6/8/2018).

Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pertama dengan pemohon Partai Demokrat digelar secara tertutup sekitar pukul 10.00 WIB.  Awak media yang berada dilokasi tidak diperbolehkan meliput sidang tersebut. Informasi yang dihimpun, Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu, Siswandi selaku Ketua Majelis didampingi dua komisioner selaku anggota.  Tampak hadir sebagai pemohon dari PD yakni Demokrat Rahmatullah, Sekjen Demokrat Ahmad Haris Surstinoyo, bacaleg eks narapidana, Jhony Hasibuan. Sementara KPU selaku pihak termohon dihadiri oleh Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi dan komisioner, Eli Jumaeli. Setelah berakhir, sidang dilanjutkan dengan termohon dari PAN yang dihadiri oleh Ketuanya,  Alawi Mahmud didampingi para pengurus partai.

Ketua DPC Partai Demokrat Rahmatullah mengatakan, materi berita acara dalam sidang terkait bacaleg Jhony Hasibuan yang ditetapkan BMS tidak dinyatakan langsung  mengikat atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bacaleg akan dinyatakan MS atau TMS saat KPU menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).

“Setelah diterangkan oleh pihak KPU, berita acara yang menyebutkan caleg kami BMS bisa saja ada perubahan menjadi DCS (Daftar Calon Sementara). Adapun hasil DCS ini bisa keluar hasilnya pada 8-12 Agustus mendatang,” ungkapnya  kepada Selatsunda.com, Senin (6/8/2018).

Rahmatullah mengungkapkan, ruang mediasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan kembali saat bacaleg ditetapkan TMS saat penetapan DCT.

“Misalnya nanti pada 8-12 Agustus caleg Partai Demokrat masih BMS dan tidak DCS, maka kami (DPC Partai Demokrat) akan kembali melakukan mediasi kembali sehingga caleg kami masuk DCS,” ungkapnya.

Menurut Rahmatullah,  selama ini Parpol dan Penyelenggara Pemili selalu berbeda pendapat soal bacaleg eks narapidana korupsi. KPU selama ini hanya mengacu pada aturan PKPU nomor 7 tahun 2017 sebagai produk milik KPU. Sedangkan, seluruh partai politik tidak mengacu pada PKPU melainkan pada Undang undang nomor 7 tahun 2018.

“Intinya dalam mediasi ini, kami DPC Partai Demokrat meminta caleg kita ini tetap lanjut dalam caleg di 2019 mendatang,” katanya.

Senada dengan Rahmatullah, Ketua DPD Partai Partai Amanat Nasional, Alawi Mahmud menyatakan masih menunggu penetapan DCS yang akan diumumkan pada 8-12 Agustus mendatang.

“Sama seperti Partai Demokrat, PAN intinya menunggu hasil DCS yang dikeluarkan oleh KPU,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi mengaku, kedua partai yang dinyatakan BMS ini sepakat menunggu hasil penetapan DCS mendatang.

“Dari mediasi tadi itu, dua partai sama-sama sepakat menunggu hasil keputusan penetapan DCS ini. Untuk hasil DCS itu sendiri, akan diumumkan dalam berita acara tidak ke semua partai,” pungkasnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here