Rapat evaluasi serapan APBD Kota Serang triwulan IV hingga Desember 2020 melalui video conferens di Kominfo, Senin (15/2/2021). Foto : Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Walikota Serang Syafurin nampak cukup kesal dengan pencapaian anggaran yang diserap oleh Dinas Kesehatan Kota Serang.

Kemarahan orang nomor satu di Kota Serang bukan tanpa sebab. Pasalnya, serapan anggaran Dinkes pada 2020 lalu dianggap buruk/rendah hanya terserap Rp 120 miliar dari anggaran Rp 137 miliar atau silpa (Sisa Lebih Pembiayaan) sebesar Rp 16 miliar.

Karena kondisi tersebut, maka Walikota Serang akan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas (Kadinkes) Kota Serang M Ikbal.

Walikota Serang, Syafrudin secara tegas akan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) M Ikbal yang serapan anggaran di 2020 terendah dibandingkan OPD lainya.

“Saya akan lakukan evaluasi. Apakah nanti akan ada uji kompetensi lagi atau tidak terhadap Dinkes ini, tergantung hasil evaluasinya nanti,” kata Syafrudin kepada awak media usai Rapat evakusi serapan APBD triwulan IV pada Desember 2020 di Aula Diskominfo Kota Serang,” Senin (15/2/2021).

Ia menambahkan, jika hasil evaluasinya memungkinkan untuk dilakukan pergantian, maka dirinya akan melakukan uji kompetensi terhadap pejabat yang berpotensi untuk di Dinkes.

“Tapi kalau memang masih layak, ya tetap diteruskan,” ungkapnya.

Masih kata Syafrudin, selain Dinas Kesehatan, terdapat 4 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Serang yang penyerapan anggaran rendah. Mulai, BPBD Kota Serang yang hanya terserap Rp 3,9 miliar dari dari Rp 4,2 miliar, Dinas Kesbangpol hanya terserap Rp 2 miliar,

dari Rp 2,2 miliar, Sekretaris Kopri dari terserap Rp 903 juta dari Rp 1 miliar, Kecamatan Kasemen terserap 20 miliar dari Rp 22 miliar.

Senada dengan Walikota, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuluddin mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang yang tidak mampu menyerap APBD 2020. Oleh karena itu, ia meminta setiap kegiatan yang tidak menyerap anggaran tidak usah dimasukan kedalam rancangan KUA-PPAS.

“Saat di perubahan anggaran apabila itu tidak bisa diserap tidak perlu dicantumkan. Catatan juga untuk Bappeda ke depan, yang tidak perlu jangan dicantumkan,” tegas Subadri.

Subadri mendesak kepada 5 OPD yang penyerapan anggaran rendah untuk mencari solusi agar silpa yang dihasilkan dapat terserap.

“Cari solusi, agar memenuhi target harus seperti apa,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinkes Kota Serang, M Ikbal membeberkan, belum terserapnya anggaran di 2020, karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan karena terkendala pademi covid-19. Diantaranya, memberikan pelayanan kesehatan di sekolah, melakukan survei di puskemas dan rumah sakit, dan kegiatan lainnya.

“Karena sekolah daring jadi nggak terserap, kemudian survei puskesmas dan rumah sakit tim survei tidak bisa melakukan tugas karena covid-19,” bebernya. (SSC-03/Red)