Rapar Laporan Realisasi Angggaran Semester I Prognosis Tahun 2020 yang digelar di Tangerang, Belum lama ini. Foto istimewa

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyatakan, penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Cilegon masih rendah. Hal ini terjadi karena program yang direncanakan dengan implementasinya dinilai amburadul.

Disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rachmatulloh mengkritisi Hasil Rapat Laporan Realisasi Angggaran Semester I Prognosis Tahun 2020 yang digelar di Tangerang, Belum lama ini.

Ia mengungkapkan, sedikitnya ada 4 OPD yang serapannya masih rendah diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos) hingga Dinas Komunikasi, Sandi dan Statistik (Diskominfo).

Kata politisi Demokrat ini, dari refocusing untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 29,16 miliar, rata-rata anggaran yang terserap OPD hanya 18 persen. Salah satunya anggaran disiapkan untuk Dinkes Rp 1,3 miliar hanya terserap 11 Persen. Menurut dia, capaian kinerja tersebut dinilai belum optimal dan patut dipertanyakan.

“Hingga akhir Juni ini, Dinkes hanya menyerap anggaran sekitar 11,0 persen atau sekitar Rp 1,3 miliar dari anggaran BTT. Anggaran itu cuman untuk pengadaan larutan disinfektan, thermogun dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Sekarang, bukan kah BPBD dan PMI sudah cukup banyak mendapatkan bantuan dari CSR sejumlah perusahaan untuk produk-produk itu? Bagaimana pemanfaatan bantuan itu oleh BPBD dan Dinkes? Lalu dikemanakan anggaran yg tersisa tersebut,” kata Rachamtulloh kepada Selatsunda.com melalui pesan singkat whatsappnya.

Baca juga  Penjabat Sekda Nanang Yakin Pendistribusian Vaksin Covid-19 di Serang Aman

Selain Dinkes, penyerapan anggaran di BPBD juga dipertanyakan. Anggaran terserap Rp 2 miliar dari Rp 3,3 miliar yang disiapkan. Sementara Diskominfo untuk anggaran sosialisasi dan publikasi penanganan Covid-19  juga dianggap rendah. Dari Rp 750 juta, anggaran hanya terserap 60 persen atau sebesar Rp 450 juta hingga akhir Juni.

“Sekarang alasan apa yang diberikan oleh pihak Diskominfo? Di mana sosialisasinya? Kenapa tidak dilakukan secara massif guna mengedukasi masyarakat?,” sambung Rachmatulloh yang juga Ketua Partai Demokrat Cilegon.

Rahmatulloh juga menyinggung alokasi anggaran yang tergolong besar untuk Dinas Sosial. Dari Rp 12,8 miliar, anggaran hanya terserap 25 persen atau sebesar Rp 3,2 miliar. Pihaknya patut mempertanyakannya  karena antara program yang direncanakan dan capaiannya tidak berkesesuaian.

“Sebenarnya apa saja yang dikerjakan selama ini oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut? Bukankah program itu sudah jelas direncanakan? Seperti penyediaan paket sembako, bantuan sembako dan uang tunai. Ada lagi operasional distribusi beras kedaruratan, bantuan operasional tagana sampai bantuan masyarakat terdampak. Program sih boleh, tapi implementasinya amburadul. Kami (DPRD) minta Dinsos menjelaskan secara terbuka dan dengan data untuk serapan itu,”tegasnya.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Ia mengaku heran, jawaban OPD rendah serapan karena alasan takut menggunakan anggaran dan menjadi temuan. Menurutnya jika program benar-brnar dijalankan maka tidak akan timbul temuan.

Pihaknya dengan alasan itu akan mengevaluasi kinerja OPD. Apalagi kaitan naiknya status Cilegon dari kuning menjadi orange, anggaran OPD akan dipertimbangkan oleh pihaknya.

“Aasan mereka (OPD) takut ada temuan, takut ada kesalahan. Kalau memang digunakan benar-benar, kami rasa tidak ada temuan. Sekarang, zona kita kembali menjadi zona orange. Lalu siapa yang bertanggung jawab kondisi ini? Lalu, apa saja yg dilakukan oleh pemegang kebijakan selama ini. Kalau kota/kabupaten lain bisa zona hijau kenapa Kota Cilegon masih zona orange? Kalau terus begini, otomatis akan kami evaluasi anggaran mereka itu,” pungkasnya. (Ully/Red)