Suasana aktivitas di pintu masuk Kawasan Industri PT Krakatau Steel, Kota Cilegon. (Foto Dokumentasi)

CILEGON, SSC – Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC) mempertanyakan kompensasi pesangon yang dibayarkan PT Krakatau Steel sehubungan dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan 31 Agustus 2019 lalu. Pasalnya dalam menerapkan kewajiban membayar pesangon kepada buruh outsourching, perusahaan peleburan baja ini membayar pesangon dengan dikurangi nilai Jaminan Pensiun yang ada dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Informasi yang dihimpun Selatsunda.com, buruh mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten meminta penjelasan atas pembayaran pesangon oleh KS dengan melayangkan pada 23 Agustus 2019.
Buruh kemudian mendapat penjelasan Disnakertrans Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 disimpulkan dalam aturan tersebut bahwasnanya Jaminan Pensiun tidak termasuk nilai manfaat program pensiun atau nilai pesangon saat pekerja diputus hubungan kerja oleh pengusaha.

Buruh kemudian pada tanggal 11 September 2019 melayangkan surat kepada PT KS dengan mengklaim bahwa pembayaran pesangon harus sesuai dengan peraturan tenaga kerja yang berlaku dan bukan berdasarkan Perjanjian Bersama antara KS dan vendor.

“Yang sekarang kita kirim surat itu dengan jaminan pensiun. Itu kan tidak bisa, kalau dijadikan faktor (pengurang) pesangon. (Krakatau Steel) untuk (menerapkan) itu tidak bisa. Kami inikan PHK. jangan dilarikan ke pasal 167 (UU Ketenagakerjaan), itu pensiun. Kalau kami ini kan bukan pensiun, di-PHK,” ujarnya.

“Jadi dana pensiun itu tidak bisa sebagai pengurang (pesangon),” sambung dia.

Safrudin menyatakan, surat tersebut dilayangkan karena buruh keberatan dengan pembayaran yang dilakukan KS. Menurutnya, kebijakan itu malah merugikan buruh.

“KS sudah menerapkan seperti itu. Makanya kami mengklaim. Jadi saya meminta semua unsur vendor datang ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kami sudah dapat fatwa dari Disnaker Provinsi,” terang dia.

Menurut dia, penerapan pesangon oleh KS dengan dasar Perjanjian Bersama tidak sesuai dengan harapan buruh. Dengan pesangon dikurangi Jaminan Pensiun BPJS, kata dia, buruh dirugikan karena jika diakumulasi dengan sekitar 2.200 buruh yang di PHK nilainya terbilang besar.

“Selisihnya itu sekitar Rp 3,6 jutaan. Untuk sampai saat ini belum ada jawaban. Kamiasih menunggu,” tutur dia.

Sementara, Plt General Manager Security and General Affair PT KS, Edjie Djauhari yang coba dikonfirmasi belum bisa memberi komenta lebih jauh. Surat yang dilayangkan buruh masih pelajari oleh pihaknya.

“Kita sedang pelajari dulu,” ujarnya singkat lewat pesan whatsapp. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here