CILEGON, SSC – Status lahan Terminal Terpadu Merak (TTM) mulai diproses Pemerintah Kota Cilegon. Sertifikat lahan pemkot  yang sebelumnya atas nama Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelindo,  kini mulai diproses balik nama menjadi HPL Pemkot oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon.

“Sudah keluar suratnya dari Pelindo. Itulah yang saat ini mau diajukan. Lebih detailnya, bidang aset yang lebih tahu. Nah itu nanti akan menjadi dasar, HPL bisa dibalik nama kemudian baru diurus ke BPN, ” Ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Cilegon, Andi Affandi dikonfirmasi, Jumat (8/6/2018).

Diketahui, lahan seluas 6,6 hektar di TTM itu tercatat milik pemkot sekitar tahun 2003 silam yang dibeli dari Pelindo. Atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Terminal Tipe A itu diserahkan kepada Kementrian Perhubungan. Pemkot kemudian menyerahkan lahan seluas 2 hektar ke Kemenhub dan 4,6 hektar yang akan dikerjasamakan dengan PT ASDP  untuk mengintegtrasikan TTM dan Dermaga Eksekutif di Dermaga VI, Pelabuhan Merak. Namun pada perjalanan rencana kerjasama itu, lahan pemkot itu belum berjalan mulus karena sertifikat masih HPL Pelindo.

“Status tanahnya kan memang status Pelindo, dan itu (Penyerahan lahan) butuh waktu dikarenakan itu belum terjadi pencerahan aset ke perhubungan. Hanya secara komitmen bersama sudah, keluar gambar dan pertanahannya. Maka dari itu kemenhub sulit melakukan pembangunan, ” Paparnya.

Agar rencana ketiga pihak baik Pemkot, Kemenhub dan ASDP itu terjalin baik, kata Andi, program itu harus didukung dengan dasar hukum yang kuat. Salah satunya, melalui Peraturan Presiden.

“Rapat terakhir di Jakarta itu, perlu adanya peraturan Presiden. Jadi segala hambatan, atau seumpama belum selesainya administrasi, itu tidak menghalangi proses pembangunan,” urainya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here