Truk-truk besar baru turun dari kapal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Foto Dokumentasi

CILEGON, SSC – Larangan kepada kendaraan over dimensi dan over muatan (ODOL) yang melintas di Penyeberangan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon akan diberlakukan sepenuhnya oleh Kementerian Perhubungan. Rencana pemberlakuan larang tersebut akan diterapkan pada 1 Mei 2020 mendatang.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, Nurhadi mengatakan, pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi terkait larangan truk ODOL menyeberang di Pelabuhan Merak. Atas instruksi dan surat Dirjen Darat, Budi Setiyadi terkait rencana aksi pelaksanaan ODOL di jalan dan pelabuhan penyeberangan bahwasannya mulai 1 Februari hingga 30 April 2020, pelanggar ODOL akan dilakukan penilangan atau teguran tertulis. Selanjutnya pelarangan kendaraan truk ODOL akan diberlakukan penuh pada 1 Mei 2020.

“Kita sudah gencar melakukan sosialisasi. Kalau di pelabuhan sudah kita pasang spanduk. Kami diperintahkan untuk lebih masif lagi sosialisasnya, lebih digencar lagi. Semua stakeholder juga diminta membantu mensosialisasikan. Baik ASDP dan semua perusahaan pelayaran di Merak untuk memasang spanduk dan stiker di kapal,” ungkapnya, Rabu (15/1/2020).

Pelarangan kendaraan ODOL di penyeberangan Merak, kata dia, dilaksanakan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya mengurangi kerusakan kapal yang diakibatkan kendaraan ODOL.

“Kalau dia taat, angkutan itu, berarti kan kerusakan di geladak kapal bisa dieliminir. Karena infonya, kendaraan-kendaraan (ODOL) itu merusak. Intinya, apa yang dilaksanakan ini untuk keselamatan,” ujarnya.

Terkait teknis larangan, kata dia, merujuk pada Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta aturan-aturan teknis lainnya yang melekat. Larangan, kata dia, diberlakukan di masing-masing jenis kendaraan. Pelarangan truk ODOL itu akan berkaitan dengan kelas jalan, konfigurasi sumbu serta Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

“Kalau diatur dalam UU, kendaraan yang beroperasi dijalan, lebar maksimal 2,5 meter panjang maksimal 12 meter. Kalau kendaraan tempelan, panjang maksimal 18 meter. Contohnya yang tempelan, truk peti kemas, itu tempelan,” tandasnya.

“Konfigurasi dalam kendaraan tempelan sumbu1,2,3 maksimal 35 ton. Kalau untuk tempelan tronton sumbu 1,2 maksimal 24 ton termasuk berat kendaraannya. Kalau untuk kendaraan kecil yang GVW (Gross Vehicle Weight) kurang 3,5 ton, itu ujung bak tidak boleh lebih dari 250 mili, dari ujung sasis. Untuk kendaraan besar, GVW lebih dari 3,5 ton, itu tidak boleh melebihi ujung sasis (landasan kendaraan). Kalau ada kendaraan nongol, lebih panjang dari sasisnya, dia melanggar,” sambung dia.

Ia menyatakan, baik pengusaha angkutan, pemilik barang bahkan perusahaan karoseri yang melanggar aturan akan dikenakan penjara paling lama 1 tahun dengan denda maksimal Rp 24 juta.

“Kalau itu khusus pelanggaran dimensi. Kalau mereka tambah pasang sasis, sumbu, merubah tipe kendaraan, itu masuk kejahatan. Itu dipidana,” paparnya.

Soal penyediaan fasiltas untuk mendukung bebas ODOL, kata dia, saat ini sarana jembatan timbang serta alat pendeteksi over dimensi sudah disediakan di Pelabuhan Merak. Hal itu dilakukan atas kerja sama yang dijalin antara Kemenhub dan ASDP.

“Itu antara pusat dan ASDP. Seperti di dermaga reguler dan eksekutif sudah dipasang jembatan timbang. Kita kan tidak bisa menentukan berat tanpa di timbang. Makanya disitu kita juga pasang kamera. Diatas jembatan timbang itu dipasang kamera untuk mengukur, istilahnya ada digital forensiknya, semua terecord-lah,” pungkas Nurhadi. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here