Patok Lahan Warnasari milik Pemkot Cilegon di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Cilegon. (Foto dok)

CILEGON, SSC – Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta agar Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Warnasari yang menjadi satu syarat perjanjian konsesi Pelabuhan Warnasari dengan Penyelenggara Pelabuhan tidak lagi berpolemik. Hal itu disampaikan menyusul adanya banyak perbedaan pendapat dari berbagai pihak ketika aset milik pemkot yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan itu diserahkan kepada KSOP Banten.

Untuk mengurai polemik itu, Kata Edi, Pemkot memanggil sejumlah pihak baik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Warnasari yakni PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, KSOP Banten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilegon.

“Kita minta kejelasan saja. Kita minta kejelasan soal apakah konsesi itu diserahkan atau bagaimana kekayaannya. Dan ternyata ngga (berbeda pendapat) seperti itu. Kita sudah sepakat bahwa konsesi dapat dilanjutin. Jadi, dengan pola seperti itu, hayuk kita laksanakan. Jangan ada diantara kita, Pemkot, PCM mencul diskusi yang tidak menyelesaikan,” ungkap Edi usai memimpin rapat tertutup di ruang Walikota Cilegon, Jumat (10/8/2018).

Dari penjelasan KSOP tentang perjanjian konsesi, kata Edi, aset warnasari milik pemkot yang diserahkan tidak seperti yang banyak pihak perdebatkan. Aset masih milik pemkot namun bukan berpindah aset dari daerah ke pusat. Penyerahan aset itu dilakukan sebagai syarat pernjanjian konsesi antara BUP dengan penyelenggara pelabuhan karena PCM akan membangun Pelabuhan Warnasari.

“Makanya saya undang BPN dan KSOP untuk menjelaskan kembali. Bahwa satu hal, selama ini, konsesi ini seolah-olah akan diserahkan kepada mereka. Padahal itu cuman satu persyaratan saja kalau HPL diserahkan ke KSOP. Jadi, bukan berarti dimiliki kalau itu diserahkan. Karena kan nanti ada perjanjian. Kemudian ada juga perhitungan-perhitungan BPKP. Ternyata konsesi itu berjalan misalnya 70 tahun atau 75 tahun, ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” paparnya.

Dengan mengundang BPN, Kata Edi, pemecahan atau splitshing sertifikat HPL warnasari seluas 10 hektar dari luasan 45 hektar dapat dipercepat. Ia meminta agar proses permohonan pemecahan sertifikat itu dapat diajukan agar pembangunan pelabuhan warnasari dapat segera dimulai.

“Kita sekarang (bekerja) pararel, untuk segera men-split. Karena HGB kan itu sudah kesana semua. Supaya nanti HPL yang 10 hektar diserahkan. Dan itu BPN sudah Okay. Jadi segera saja diserahkan permohonannya. Makanya saya minta supaya tidak lagi berpolemik antara kita. Jangan lagi memperlambat proses,” terangnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Banten, Yefri Meidison mengatakan, penyerahan HPL warnasari kepada pihaknya selaku penyelenggara pelabuhan perlu dilakukan karena diatur dalam regulasi. Hal itu perlu segera,  agar pembangunan pelabuhan dapat  dimulai.

“Semua sudah clear. Dari BPN tinggal menyerahkan 10 hektar ke KSOP. (Teknis) Aturannya ada sama dia (BPN). Jadi nanti PCM tinggal menyerahkan (HPL 10 Hektar) kepada kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PCM, Arief Rivai Madawi mengatakan, seluruh pihak yang hadir sudah bersepakat untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan warnasari. Salah satunya, kata Arief yang akan dilakukan dengan mempercepat pemecahan sertifikat 10 hektar warnasari.

“Jadi pemkot menyerahkan ke BPN untuk di split (sertifikat dipecah). Jadi nanti dari KSOP itu ada satu keterangan proses. Nah proses keterangan itu menjadi dasar kita untuk percepatan perjanjian konsesi. Minimal draft perjanjian itu keluar,” paparnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here