CILEGON, SSC – Sejumlah perwakilan masyarakat dari kalangan masyarakat maritim di Banten melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Cilegon dan KSOP Banten di Kantor Walikota Cilegon, Rabu (18/7/2018). Pertemuan itu turut membahas tentang perkembangan dari rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM).

“Jadi tadi itu, mereka (masyarakat maritim) ingin informasi terkait perizinan (Pelabuhan Warnasari) kita, kepelabuhanan, PCM kita. Jadi saya undang KSOP, PCM sejauh mana proses-proses yang kita lalui,” ungkap Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi usai pertemuan.

Kehadiran KSOP Banten dalam pertemuan itu, kata Edi, turut membantu pemkot memberi penjelasan tentang rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari. Dijelaskannya, perizinan untuk dimulainya suatj pembangunan pelabuhan tidaklah mudah karena seluruh perizinan harus ditempuh baik di sisi laut dan sisi darat. Termasuk, sambung Edi, pada rapat itu turut membahas mengenai pembangunan akses jalan menuju pelabuhan di kawasan Kiec yang mana hal itu perlu dikoordinasikan dengan PT Krakatau Steel.

“Kita itu ingin nyelesain bagaimana dermaga cepat jadi, izin mendirikan pelabuhan cepat jadi. Jadi PCM itu, untuk membangun pelabuhan kan, harus ada izin izin dan izin. Masih lama itu. Belum lagi sarana dan prasarana untuk masuk kepelabuhannya, ” paparnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Banten, Yefri Meidison mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung dan mendorong Cilegon dapat membangun Pelabuhan Warnasari.

“Masyarakat kan perlu tahu juga, karena apa, terlalu lama tidak berjalan. Mereka ini kan perintis – perintis saat awal tahun 2001. Jadi mereka menanyakan kok hampir 17 tahun, kok tidak bergerak. Makanya ketemu ini, kita sampaikan kepada mereka, kronologisnya, dan izin terakhirnya sampai dimana. Dan akhirnya (diberi penjelasan), mereka senang dan support untuk kita,” tuturnya.

Sebagai regulator dan penyelenggara pelabuhan, kata Yefri, pihaknya mendorong pemkot untuk cepat mendapat izin dimulainya pembangunan. Namun untuk memperoleh itu, berbagai tahapan perlu ditempuh. Diantaranya seperti membuat perjanjian konsesi, pemkot perlu memenuhi perzinan sisi laut salah satunya menempuh pemecahan atau splitshing sertifikat luasan 10 dari 45 hektar lahan yang akan dibangun pelabuhan.

“Inikan HPL tinggal dipecah saja dari BPN. Dari pak walikota ke BPN, yang 45 hektar dipecah. 10 dikasih ke KSOP untuk konsesi, 35 hektar masih milik pemkot. Ini tinggal selangkah lagi. Ibarat bermain bola, bolanya sudah didepan gawang. Tinggal nge-golin saja, ” terangnya.

Sementara, Ketua Perhimpunan Masyarakat Maritim Banten, Isbatullah Alibaja mengaku akan mendorong pemkot untuk merealisasikan pembangunan pelabuhan warnasari. Satul hal yang menjadi atensi, pelabuhan warnasari milik masyarakat cilegon itu harus cepat dibangunkan. Jangan sampai bernasib seperti Terminal Terpadu Merak yang sebelumnya telah dibangun dan milik pemkot namun karena regulasi, aset itu saat ini malah dialihkan ke pemerintah pusat melalui Kemenhub.

“Memang kita ada kekwatiran takut terjadi seperti Terminal Terpadu Merak yang diambil alih pusat. Tadi kita tanyakan, ternyata tidak. Artinya tadi itu, tetap konsesi itu nanti diberikan ke PCM (BUMD Cilegon) dengan jangka waktu tertentu misalnya 50 tahun, 70 tahun,” tandasnya. (Ronald/Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini