CILEGON, SSC – Pemkot Cilegon pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2018 merombak total seluruh target pendapatan dan belanjanya.

Dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018 di Ruang Paripurna DPRD Kota Cilegon, pos pendapatan daerah dihitung mengalami kenaikan.  Pendapatan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1,699 triliun kini naik  sebesar Rp1,822 triliun. Peningkatan pendapatan daerah ini mengacu pada kinerja pendapatan tahun berjalan di RAPBD Perubahan.

“Besaran target pendapatan terdiri dari PAD sebesar Rp722,53 miliar, dana perimbangan Rp852,28 miliar, dan sektor lain pendapatan daerah yang sah sebesar 247,67 miliar. Pos pendapatan asli daerah sebelumnya Rp683,59 miliar, dana perimbangan tidak mengalami perubahan, sektor pos lain-lain sebelumnya Rp213,78 miliar,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon, Edi Ariadi, Kamis (30/8/2018).

Sementara pada pos belanja, kata Mantan Sekda Cilegon ini, mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar Rp1,975 triliun kini menjadi Rp1,990 triliun. Dirinci Edi, pos belanja langsung turun dari Rp 1,277 triliun menjadi Rp 1,264 triliun dan pos belanja tidak langsung dari Rp712,53 miliar menjadi Rp711,01 miliar.

“Pengurangan anggaran pada belanja tidak langsung, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap belanja gaji dan tunjangan yang telah dihitung kembali terhadap akses belanja pegawai seperti gaji pokok dan tunjangan, yang cakupan dan penggunaannya melebihi dari kebutuhan serta penyesuaian untuk pemenuhan tunjangan hari raya dan gaji ke 13 pegawai pemerintah kota Cilegon,” katanya.

Edi menuturkan, perombakan itu dipengaruhi karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dibebankan langsung di masing-masing ke pemerintah daerah di Indonesia. Salah satunya terkait pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Membayar Tunjangan Hari Raya Sebesar Satu Kali Take Home Pay Pegawai.

“Dengan keluarnya dua PP yang dibebankan langsung ke pemerintah daerah ini, musti dan harus dilakukan. Dan akibatnya, terjadi perubahan anggaran,” pungkas pria peghobi motor Harley Davidson ini. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here