CILEGON, SSC – Proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2020 akhirnya dimulai. Berbagai persiapan terus ditempuh untuk memaksimalkan proses tahapan pilkada.
Ketua KPU Kota Cilegon, Irfan Alfi mengatakan, KPU Cilegon secara resmi memulai tahapan Pilkada 2020. Pada tahap awal akan dimulai dengan pembentukan Ad-hoc pada Januari 2020. Berikutnya, KPU mempersiapkan
tahapan penyerahan syarat dukungan yang diselenggarakan pada 19 Febuari hingga 23 Febuari.
“Januari kita sudah mulai membentuk Ad-hoc. 19 sampai 23 Februari itu masa penyerahan syarat minimal dukungan. Ini penting untuk calon independen atau perseorangan,” kata Irfan Alfi kepada awak media ditenui usai meresmikan tahapan Pilkada Kota Cilegon di salah satu hotel di Cilegon, Kamis (4/12/2019).
Ia mengaku, rencana jadwal yang semula telah dijadwalkan sebelumnya terdapat perubahan. Perubahan jadwal tahapan itu karena terdapat perubahan Peraturan KPU dari PKPU 15 ke PKPU 16. Selain jadwal, kata dia, tanggal pelaksanan Pilkada 2020 juga terjadi perubahan.
“Semula tanggal 11 Desember sampai 5 Maret 2020, sekarang menjadi 19 hingga 23 Februari 2020. Ini penting. Mereka (calon independen, red) harus bersiap-siap,” imbuhnya.
Ia berharap launching tahapan Pilkada 2020 ritu menjadi momentum awal agar masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota.
“Keterlibatan masyarakat bukan hanya konteksnya di TPS, tetapi terlibat dalam proses,” tambahnya.
Ketika disinggung tentang target partisipasi pemilih, Irfan berharap Pilkada 2020 mendatang bisa mencapai 75 persen.
“Kalau melihat 2015 lalu tingkat partisipasinya 63 persen, maka di 2020 ini kami berharap bisa 75 persen,” kata dia.
Ditempat yang sama, Anggota KPU RI, Mas Pramono berharap pilkada di Cilegon dan pilkada di Banten secara umum semakin berkualitas. Meski demikian perlu ada yang tetap diwaspadai yaitu masih adanya praktik politik uang.
“Beberapa hal yang harus diwaspadai adalah politik uang, dimana hal itu masih sangat marak di Banten. Hal lainnya adalah hoax yang juga masih tinggi,” kata dia.
Selain itu, lanjut Mas Pramono, politisi birokrasi dan keberpihakan ASN juga masih menjadi perhatian.
“Kita tahu bahwa itu kan masalah-masalah yang kita punya, yang tentu saja harus mendapat perhatian dari semua pihak,” pungkasnya. (Ully/Red)
