Walikota Cilegon, Helldy Agustian dalam kegiatan Pembukaan dan Pembubuhan Tapak Cap Tanpa Tera tahun 2024 yang digelar di Kantor Metrologi Legal, Senin (8/1/2024). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Mulai 2024, Kota Cilegon tak lagi memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi kegiatan tera dan tera ulang. Padahal, potensi pendapatan dari sektor itu cukup besar.

Kepala Badan Metrologi Legal Hadi Permana mengatakan hilangnya pendapatan yang bersumber dari tera dan tera ulang ini sebagaimana mengikuti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam aturan tersebut tidak diperkenankan memungut retribusi dari metrologi diantaranya kegiatan tera ulang.

“Iya memang dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tetang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana di dalamnya mengatur tentang retribusi yaitu, tera dan tera ulang. Dengan aturan ini, dipastikan sudah tidak ada retribusi atau dipungut biaya seperti di Disdukcapil. Jadi saat ini kita hanya sifatnya pelayanan saja,” kata Hadi kepada Selatsunda.com usai kegiatan Pembukaan dan Pembubuhan Tapak Cap Tanpa Tera tahun 2024 yang digelar di Kantor Metrologi Legal, Senin (8/1/2024).

Baca juga  Sambut Idul Adha 2024, Krakatau Steel Serahkan Bantuan 211 Hewan Kurban

Hadi menambahkan, sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan dari sektor Metrologi Legal bisa mencapai Rp 881.034.610 dari target Rp 750 juta. Sedangkan di 2022 mencapai 823.149.542

“Tentu kalau pajak rertribusi tera dan tera ulang hilang berdampak juga pada berkurangnya potensi pendapatan. Meski demikian, kami (Bidang Metrologi Legal) hanya bisa membantu para pedagang atau pun perusahaan untuk melakukan tera dan tera ulang sehingga mengurangi potensi kecurangan,” tambah Hadi.

Sementara, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, meski kebijakan pungutan retribusi tera dan tera ulang telah dihapuskan, Pemkot Cilegon masih memiliki sumber pendapatan lain yang dihasilkan dari berbagai sektor pajak.

“Karena itu aturan jadi kita (Pemkot Cilegon) harus patuh terhadap aturan tersebut. Kalau pun hilang dari sumber pendapatan itu, kita masih memiliki sumber pendapatan lain yang bisa kita gali. Diantaranya dari pajak kendaraan bermotor atau dari sumber pajak-pajak yang lain,”‘pungkas Helldy. (Ully/Red)