Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon, Rabu (18/11/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Gabungan Aliansi Buruh se-Banten mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim menetapkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 sesuai usulan rekomendasi masing-masing daerah.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan dan Umum (FSKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengatakan, Gubernur Banten semestinya bijak mengikuti usulan daerah. Seperti di Kota Cilegon, usulan UMK 2021 Kota Cilegon direkomendasikan sebesar Rp 4,4 juta atau naik 3,3 persen. Pihaknya meminta Gubernur jangan menjadikan Covid-19 sebagai alasan tidak menaikan upah kaum buruh di Cilegon.

“Tolonglah hormati rekomendasi dari masing-masing kepala daerah ini. Jangan seenak perut gubernur atau jangan pula jadikan persoalan covid-19 jadi acuan pak gubernur untuk tidak menaikan UMK,” kata  Rudi kepada Selatsunda.com ditemui di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon, Rabu (18/11/2020).

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

Menurut Rudi, Buruh menilai Gubernur  dalam menetapkan kebijakan UMK 2021 hanya mempertimbangkan satu atau 2 perusahaan industri saja yang terpuruk. Kodisi itu,  kata Rudi, kemudian dipersamakan untuk seluruh industri di Cilegon.

Menurutnya, hal itu bukan keputusan yang bijak untuk kaum buruh. Karena Gubernur tidak memahami kondisi dan keadaan sebenarnya di Kota Cilegon. Yang paham betul tentang Cilegon adalah buruh dan kepala daerah sendiri.

“Jadi yang mengetahui kondisi industri/perusahaan di Cilegon itu bukan gubernur. Tapi walikota sendiri yang tahu kondisinya bagaimana. Dan jangan jadi patokan 1-2 industri/perusahaan sedang loyo, semua perusahaan/industri ikut loyo. Tolong perhatikan nasib buruh juga dalam hal ini,” ujar Rudi.

Baca juga  Selama Corona, Satpol PP Cilegon Angkut 1.800 Miras Berbagai Merek

Rudi mengancam apabila rekomendasi besaran UMK 2021 dari masing-masing kepala daerah tidak diakomodir maka buruh se-Banten akan menggelar demo besar-besaran kembali.

“Jadi sekarang ada 10.000 buruh se-Banten akan mengawal rekomendasi besaran UMK dari Biro Hukum Pemprov Banten untuk diberikan ke meja Pak Gubernur (Wahidin Halim) ke Kantor Gubernur Banten, KP3B Provinsi Banten. Jika rekomendasi tidak sesuai, kami akan menggelar aksi besar-besaran kembali,” pungkasnya. (Ully/Red)