KPU Kota Serang melakukan diskusi dengan JRDP mengenai pemutakhiran DPB di Kantor KPU Serang, Selasa (17/11/2020). Foto Istimewa

SERANG, SSC – KPU Kota Serang menerima berbagai masukan saat belasan aktivis sosial Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) melakukan diskusi di Kantor KPU Serang, Selasa (17/11/2020). Satu masukan dalam kegiatan bertajuk Come to RPP Ki Mas Jong KPU Kota Serang ini menyangkut konsistensi KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB).

Aktivis JRDP Rizalul Umam mengatakan, pengelolaan DPB oleh KPU sangat penting dilakukan minimal hingga setahun sebelum pelaksanaan pilkada dan atau pemilu. DPB ini, kata dia, jangan sampai hanya berlaku tahun 2020 untuk mengisi kekosongan KPU yang tidak melaksanakan pilkada.

Kata Rizal, JRDP sangat mengharapkan agar DPB bisa segera dieksekusi ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Disdukcapil.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

“Kami berharap DPB ini menjadi program tahunan mulai 2021. Jangan menjadi agenda sekali jadi. Karena hampir pasti tahun depan semua daerah tidak menggelar pilkada. Jadi jangan berhenti sampai 2020 saja. Kami sarankan juga kepada KPU agar DPB bisa segera diunggah dan dieksekusi ke dalam Sidalih,” ungkapnya.

Pihaknya menyarankan DPB jangan diunggah mendekati tahapan pilkada atau pemilu untuk menghindari ketidakakuratan data pemilih. Maka dari itu, penting bagi KPU mengevaluasi DPB setiap tahunnya karena banyak kemungkinan data yang berubah.

“Misalkan dalam DPB bulan Maret 2020 si Fulan masih terdata. Ternyata Desember dia sudah pindah domisili atau meninggal dunia. Jadi DPB ini harus benar-benar efektif dan menjadi agenda prioritas KPU,” kata Rizal.

Baca juga  2 Pegawai Pengadilan Agama Serang Positif Covid-19, Persidangan Ditutup Sementara

Sementara, Anggota KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menjelaskan, secepatnya akan melakukan evaluasi terhadap DPB. KPU, kata Fierly, juga akan menetapkan target capaian DPB untuk tahun 2021 mendatang.

“Kami secara periodik menggelar koordinasi bersama Bawaslu dan Disdukcapil untuk memvalidasi DPB ini,” paparnya.

Sambil terus menunggu dan menjemput bola tanggapan masyarakat yang masuk. Tidak sedikit petugas RT, RW, dan aparatur keluarahn yang secara sukarela melaporkan dinamika kependudukan di wilayahnya kepada KPU.

“Jadi itu sangat membantu sekali,” kata Fierly.

Diketahui, pada 4 November 2020 lalu, KPU RI memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota sebagai wilayah percontohan dalam pemutakhiran DPB 2020 tingkat nasional. Dari lima kabupaten/kota, KPU Kota Serang berhasil mendapat sebagai nilai tertinggi dari hasil pemilihan tersebut. (Ully/Red)