Komisi IV DPRD Cilegon melakukan kunjungan ke Disperkim, Senin (10/1/2022). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon diminta untuk mempercepat penyerapan anggaran di awal tahun 2022. Hal ini terungkap saat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon melakukan kunjungan ke Disperkim, Selasa (11/1/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erick Airlangga Al-ghozali mengatakan, pihaknya patut memberi masukan setelah mengevaluasi penyerapan anggaran Disperkim tahun lalu.

Menurut Erick, Disperkim dari total anggaran Rp 36 miliar pada tahun lalu menyumbang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar 16 persen. Dengan evaluasi itu serta adanya anggaran yang digelontorkan senilai Rp 67 miliar pada tahun ini untuk rencana pembangunan kawasan kumuh dan ruang terbuka publik (RTP), Disperkim diharapkan dapat cepat menyerap anggaran lebih awal.

“Jadi kami memberi masukan jangan sampai menyumbang silpa kembali. Di 2022 ini harus lebih maksimal lagi. Makanya kegiatan-kegiatan kita minta di awal tahun itu dengan maksimalkan,” ungkapnya.

Komisi IV DPRD konsen mengawasi serapan anggaran Disperkim karena anggaran yang dialokasikan tahun ini terbilang cukup besar. Diantaranya anggaran untuk prioritas pembangunan 4 RTP. Kemudian ada juga anggaran untuk tata kelola kawasan kumuh.

Pihaknya berharap, Disperkim dengan alokasi anggaran tersebut dapat menyerap di awal tahun ini. Sebagaimana rencana yang disebutkan akan mulai merealisasikan program tersebut pada bulan Februari atau Maret ini.

“Jadi semisalnya ada beberapa lokasi jalan-jalan di wilayah Jalan Lingkar Selatan. Itu kan harus ditata ulang, karena ada kewenangan Disperkim. Makanya kita minta itu ditata kembali, jangan sampai kumuh,” harapnya.

Sementara Kepala Disperkim Kota Cilegon Ridwan menyatakan, kunjungan Komisi IV bermaksud mengevaluasi serapan anggaran tahun lalu. Salah satunya memberi masukan agar tidak terjadi Silpa pada tahun ini.

“Dari total anggaran seluruh kegiatan tahun lalu Rp36 miliar, terserap Rp30 miliar. Sisanya tercatat sebagai Silpa, itu terkait kegiatan pengadaan alat penyedot air untuk kepentingan Cipala,” terangnya.

Selain itu, dewan juga menekankan agar penyerapan anggaran tidak dilakukan di akhir tahun tetapi dapat dilaksanakan di awal tahun. Hal itu ditekankan seperti sebelum RTP dibangun, pembebasan lahan harus sudah matang dan dipersiapkan sebaik-baiknya.

“Jadi yang menjadi perhatian pada 2022, bahwa kegiatan-kegiatan di akhir tahun. Antisipasinya kita diminta melakukan persiapan di awal tahun ini. Segala sesuatu yang berkaitan dengan lelang, sudah bisa di awal tahun. Kita berharap seluruhnya bisa sesuai perencanaan,” pungkasnya. (Ully/Red)