CILEGON, SSC – Sejumlah proyek yang rencananya bakal dilaksanakan pada APBD Perubahan 2018 Pemkot Cilegon akan dicoret. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang dicoret itu ditunda pengerjaannya lantaran terdapat permasalahan administrasi dan keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Cilegon, Sabri Wahyudin tak menampik ada beberapa alokasi anggaran yang dicoret pada APBD P 2018 ini.
“Iya betul ada anggaran di APBD P 2018 yang dicoret. Dicoretnya pengajuan anggaran ini, karena masalah administrasi dan teknis yang menjadi penyebab anggaran ini dicoret,” kata Sabri, Selasa (4/9/2018).
Proyek yang dicoret, lanjut Sabri, diantaranya terkait pembebasan lahan di salah satu kelurahan untuk pembangunan mega proyek Jalan Lingkar Utara (JLU).
“Jadi anggaran yang dicoret ini, seperti anggaran untuk pembebasan lahan di Lingkungan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta dengan nilai sebesar Rp 20 miliar serta anggaran untuk pembebasan lahan di Jalan Lingkar Utara (JLU),” lanjut Sabri.
Sulitnya pembebasan lahan di kelurahan itu, paparnya, karena masih terdapat lahan milik perusahaan sehingga terkendala. Dimungkinkan, kata Sabri, pembebasan itu akan dialihkan ke APBD murni 2019 mendatang.
“Kita (Bappeda,red) sudah mengetahui informasi ini dari DPU-TR kalau pembebasan lahan di Kota Bumi sulit dilakukan pembebasan. Karena, adanya lahan milik perusahaan yang musti dibebaskan,” lanjutnya.
Selain JLU, tambah Sabri, proyek lain yang pengerjaannya ditunda terkait Pembebasan Lahan Pertanian Terpadu yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp 3 miliar. Sejumlah proyek yang pengerjaanya ditunda itu, kata Sabri, akan disampaikan pada Rapat Gabungan membahas Rencana Kerangka Anggaran (RKA) APBD P 2018 antara Pemkot dengan DPRD di Hotel Horizon Serpong, Tangerang selama empat hari mendatang.
“Pemkot kan sedang kekurangan anggaran karena adanya kebijakan pusat. Khususnya tentang pencairan gaji ke-13 kemarin. Karenanya itu batal dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Salah satu anggota komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh, meminta agar anggaran yang ada tidak mengurangi kinerja yang dilakukan oleh semua OPD. Bahkan, Ia meminta peningkatan kualitas kinerja pun tetap berjalan dengan normal.
“Jangan karena anggaran dicoret kinerja menjadi kendor. Tunjukan kepada masyarakat kalau pemerintah bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ully/Red)
