UPG Kota Cilegon menggelar sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli dan Gratifikasi di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Senin (22/11/2021). Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Tim Penyuluhan Unit Pengendali Gratifikasi atau UPG Kota Cilegon menggelar sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli dan Gratifikasi, Senin (22/11/2021). Sosialisasi  diberikan kepada kepala sekolah dan komite SD dan SMP se-Kota Cilegon.

Kegiatan yang digelar selama 2 hari mulai Senin-Selasa (22-23/11/2021) menggandeng Polres Cilegon dan Kejari Cilegon sebagai pemateri.

Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin mengatakan kegiatan ini dianggap penting guna memberikan pengetahuan kepada para kepala sekolah dan komite sekolah untuk lebih mewaspadai gratifikasi dan pungli di lingkungan sekolah.

“Kita ingin mewaspadai keberadaan pungutan liar (pungli) untuk mewujudkan kualitas pendidikan lebih akuntabel serta transparan. Karena, kita sudah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) nomor 41 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi,” kata Mahmudin kepada Selatsunda.com, Senin (22/11/2021).

Baca juga  Pemkab Serang Bongkar Tujuh THM di JLS Cilegon

Mahmudin menambahkan, dalam struktur Unit Pengendali Gratifikasi atau UPG, Wakapolres Kota Cilegon bertindak sebagai Ketua, sementara Inspektur sebagai Wakil Ketua.

“Jadi semua sama-sama bertindak bagaimana gratifikasi dan pungli di dunia pendidikan bisa dicegah. Kami juga menghimbau kepada seluruh kepala sekolah dan komite sekolah ini untuk selalu menanamkan budaya anti Pungli, Suap dan Gratifikasi dimulai pada lingkungan yang lebih kecil.

Lanjut Mahmudin, dasar hukum penyelenggaraan sosialisasi sapu bersih dan pungutan liar (saber pungli) dan gratifikasi ini tertuang dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Baca juga  Ini Besaran UMK 2022 Yang Ditetapkan oleh Gubernur Banten

Selanjutnya, Surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, Peraturan Walikota Cilegon nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pengendalian gratifikasi Dilingkungan Pemkot Cilegon dan Keputusan Walikota Cilegon nomor 7003.05/Kep.72-Inspektorat tahun 2017 tentang pembentukan unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar Kota Cilegon dan Keputusan Walikota Cilegon nomor 700.05/Kep.68-Inspektorat tahun 2021 tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemkot Cilegon. (***)