CILEGON, SSC –  Sebanyak 32 Kepala Dinas (Kadis) di Lingkungan Pemkot Cilegon bakal mengikuti ujian kompetensi atau assessment Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Rencananya, ujian kompetensi ini bakal digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis (20/6/2019) dan Jumat (22/6/2019), pekan depan.

Keikutsertaan para pejabat ini, berdasarkan Surat Perintah (SP) Nomor 893/1320/BKPP tentang kegiatan assessment atau pemetaan kompetensi JPT Pratama yang telah dikirim oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pada Setda Cilegon sejak Jumat (22/6/2019) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Diklat (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin, mengatakan, selur kepala dinas telah menerima SP yang langsung ditandatangani oleh Walikota Cilegon, Edi Ariadi. Menurut Mahmudin, ujian kopetensi yang dilakukan oleh para eselon II ini, perdana dilakukan.

“Sejak UU ASN No 5 Tahun 2014 selaku dasar kegiatan assessment keluar, Pemkot Cilegon baru tiga kali melaksanakan assessment. Kalaupun ikut, itu pun hanya untuk kepentingan open bidding. Seperti yang terjadi di lelang Kepala Dinas Satpol PP, Kepala Dinas Kominfo, serta lelang Sekda Pemkot Cilegon. Tapi kalau untuk pemetaan, baru kali ini dilakukan,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Masih kata Mahmudin, seluruh eselon II diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi ini. Bahkan pejabat eselon II bisa berangkat lebih awal untuk mengecek di LAN.

“Lebih awal lebih cepat tiba di di lokasi LAN. Ini mengingat lokasi menuju LAN sedang tidak bagus. Dimana, terdapat pembangunan Tol Sumedang – Cileunyi, kalau malam itu gelap dan berlumpur. Maka itu saya sarankan untuk tiba sebelum petang,” ujarnya.

Assessment pemetaan, kata Mahmudin, berbeda dengan assessment open biding. Pada kegiatan nanti, para peserta tidak akan diminta untuk membuat makalah.

“Bocorannya sih, nanti tidak ada tugas makalah. Hanya wawancara, psikotes, diskusi, dan beberapa hal lain,” tandasnya.

Soal penggunaan dana untuk uji kopetensi, kata dia, Pemkot Cilegon menggelontorkan anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp90 juta.

“Paket satu orang itu Rp3,5 juta, jadi totalnya kira-kira Rp90 jutaan,” terangnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bagian Pemerintahaan dan Hukum, Bambang Hario Bintan mengaku, telah menerima SP untuk mengikuti uji kopetensi di Jatinagor pada Jumat kemarin.

“Iyah saya baru terima hari itu juga. Sebenarnya gak ada persiapan khusus untuk ujian kompetensi ini. Karena kemarin kan sudah pernah ikut. Yah, siapa tau di uji kompetensi ini bisalah,” ucapnya. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here