Ilustrasi ASN (Foto Dok Selatsunda.com)

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan perubahan nomenklatur seiring kebijakan penyederhanaan birokrasi. Perubahan ini akan mengubah nama 8 OPD dan 1 OPD lainnya akan dilebur.

Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon SamWangge mengungkapkan, rencana tersebut menyesuaikan aturan Pemerintah Pusat baik mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Penyederhanaan birokrasi ini masih kami godog,” ujar Sam ditemui di Kantornya, Kamis (16/9/2021).

Sam menuturkan, beberapa OPD pada rencana tersebut akan berganti nama. Ada juga OPD yang nanti akan dilebur ke OPD lain.

“Dalam birokrasi, jika sebuah perangkat daerah berubah nama satu huruf saja, harus dilakukan perubahan Perda (Peraturan Daerah). Sebelum perubahan Perda, kami melakukan kajian dan pertimbangan yang matang,” ungkapnya.

Sesuai regulasi tersebut, perubahan nomenklatur ditargetkan selesai Desember 2021. Dalam perubahan itu sudah ada penyetaraan jabatan administrasi eselon III dan IV .

Baca juga  Walikota Helldy Nilai Bantuan UEP untuk KUBE di 8 Kecamatan Belum Merata

“Penyederhanaan birokrasi ada tiga tahap, pertama penyederhanaan strukturnya, kedua penyederhanaan jabatan administrasi dan jabatan fungsional, ketiga baru sistem kerjanya,” tandasnya.

Adapun nomenklatur yang berubah nama diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau Bappedalitbang.

Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara, yang sebelumnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kini menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Begitu juga sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menjadi Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Berikutnya, Dinas Pendidikan (Dindik) akan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berubah nama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

“Selain itu ada OPD yang hanya direncanakan berubah nama seperti DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dan DinkopUMK (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil), keduanya masih kita godog teknisnya,” bebernya.

Baca juga  Korban Laka Truk Tangki Kimia di Tol Merak Dirawat di 2 Rumah Sakit, 23 Orang Diizinkan Pulang

Sam menjelaskan, satu OPD yang akan dilebur ke OPD lain adalah  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Sebagaian bidang akan dilebur ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sebagian lagi digabungkan ke Dindikbud.

“Disparbud akan hilang, karena Bidang Pariwisata akan di Dispora dan Bidang Kebudayaan di Dindik,” urainya.

Sementara, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anforjab pada Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Ipung Setyaningrum menambahkan, setelah  penyederhanaan birokrasi di internal selesai dibahas, Pemkot Cilegon meminta rekomendasi dan persetujuan ke Pemprov Banten terkait perubahan perangkat daerah.

“Setelah adanya persetujuan dan rekomendasi dari Pemprov Banten, nanti Pemkot Cilegon memohon kepada DPRD Kota Cilegon untuk perubahan Perda tentang Perangkat Daerah,” pungkasnya. (Ronald/Red)