Gedung DPRD Cilegon

CILEGON, SSC –  Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon sudah mulai ancang-ancang menyiapkan penyusunan draf Rancangan APBD Perubahan 2021. Namun dalam rencana itu, ada yang diminta oleh Ketua DRPD Cilegon, Isro Miraj kepada Pemkot Cilegon. Ia meminta, jika guru honorer yang berstatus TKS diangkat menjadi TKK, Pemkot dapat segera memperhitungkan anggaran honor guru tersebut.

“Sebelum rapat gabungan RAPBD P digelar, mereka (pemkot) harus menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk hal ini. Penetapan anggaran di KUA PPAS hanya pondasi saja, Matengnya ada di APBD P,erubahan,”  kata Isro kepada Selatsunda.com, Kamis (16/9/2021).

Politisi Partai Golkar menyatakan, APBD Perubahan tahun ini tidak lagi fokus pada pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, ia  meminta honor guru honorer bisa diprioritaskan.

Baca juga  Duarr! Ibu Hamil di Anyer Serang Jadi Korban Sambaran Petir

Jika hal itu tidak dialokasikan, maka akan terjadi debat panjang antara legislatif dan eksekutif.

“Kalau nanti Pemkot tidak mengakomodir kebutuhan tersebut, maka akan menjadi perdebatan juga antara DPRD dengan Pemkot Cilegon. Yang rasional saja berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan ini,” ujar Isro.

Ia berharap, alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi seiring dengan keinginan para tenaga guru honorer yang berstatus TKS diangkat menjadi TKK.

Pada pemberitaan sebelumnya, puluhan guru honorer mengadukan nasib mereka ke DPRD Cilegon. Mereka ingin status tenaga kerja sukarela (TKS) dinaikan menjadi tenaga kerja kontrak (TKK).

Para guru honorer ini mayoritas bekerja sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri di Cilegon. Mereka mewakili sekitar 800 guru honorer yang ada di Cilegon. (Ully/Red)