CILEGON, SSC – Walikota Cilegon, Edi Ariadi mempertanyakan koordinasi Pemerintah Provinsi Banten dengan kota/kabupaten terkait percepatan penanganan virus corona (Covid-19). Hal ini diungkapnya menyikapi keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten yang belakangan ditolak oleh sejumlah kabupaten/kota.
“Alhamdullilah yah jalan masing-masing. Saya sih enggak ngerti sama provinsi. Sebenarnya provinsi ini gimana sih ke kabupaten/kota ini? Semestinya koordinasi lah. Kita kan ada gugus tugas di sini. Harusnya ada koordinasi kan! Apalagi kemarin kan ada protes dari bupati/walikota di Banten terhadap Bankue (bantuan keuangan) yang diberikan Gubernur Banten,” kata Edi kepada Selatsunda.com, Rabu (18/4/2020).
Lemahnya koordinasi pemprov,terkait penangnaan Covid-19, Menurut orang nomor satu di Cilegon, dapat dilihat dalam beberapa kebijakan cepat yang dilakukan pemerintah kota/kabupaten. Seperti penyemprotan disinfektan di lokasi SMA dan sederajat di Cilegon yang semestinya menjadi kewenangan Pemprov Banten malah dilakukan Pemkot Cilegon.
“Contohnya saja waktu kita melakukan penyemprotan di SMA yang kewenanganya bukan di Cilegon karena telah diambil oleh pusat. Tetap saja kita yang melakukan. Kalau memang SMA/SMK diambil alih provinsi silahkan. Tapi kenyataanya begini,”ujarnya.
Ia berharap, Pemprov Banten dapat lebih serius memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 di masing-masing kota/kabupaten.
Bankeu yang diharapkan dapat dikaji ulang sesuai yang dimohonkan pemerintah kabupaten/kota.
“Yah itu kan anggarannya hanya digeser aja. Yang sebelumnya untuk insfrastruktur malah digunakan untuk penanganan covid-19. Semestinya ditambah lah bukan justru dikurangi,” harapnya. (Ully/Red)
