CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon sudah mulai menyiapkan skenario Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Social Safety Net bagi warga Kota Cilegon yang terdampak Covid-19. Seluruh anggaran penanganan Covid-19 di Kota Cilegon diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Achmad Jubaedi mengatakan, berdasarkan data sementara jumlah KK yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pekerja sektor informal sebanyak 14.805 KK. Namun, setelah dilakukan pendataan ulang mengalami pertambahan sebanyak 3.985 KK dan jumlahnya menjadi 18.790 KK.
Ia menyatakan, jumlah non-DTKS diprediksi akan bertambah. Karena ada warga miskin baru yang ekonominya terdampak pandemi virus corona.
“Kemungkinan data ini akan terus bertambah lagi seiring kondisi pandemik covid-19 masih belum selesai penyelesaiannya,” katanya, Kamis (16/4/2020).
Ia mengungkapkan, skema bantuan kepada masing-masing KK yang terdampak Covid-19 akan diberikan Rp 1 juta. Hal itu diskemakan sebagaimana mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19.
“Dalam intruski ini telah jelas, jika warga yang terdampak corona ini, kami diminta untuk lebih memperdulikan warga yang terdampak Covid-19. Proses pendataan sedang dilakukan oleh Kepala RT dan RW di lingkungan masing-masing sampai Jumat 17 April 2020. Sebab, dengan adanya wabah korona ini resiko sosial seperti masyarakat miskin bisa bertambah,” paparnya.
Nilai bantuan tersebut, lanjutnya, belum termasuk anggaran bantuan non tunai yang rencananya juga akan diberikan dengan pemberian sembako.
Meski telah diskemakan, kata Mantan Kadiskominfo, anggaran bantuan yang diperhitungkan dari Biaya Tidak Terduga senilai Rp 10 miliar dari sumber APBD Cilegon masih belum terpenuhi. Selisih kekurangannya masih dibutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp 20 miliar. Oleh sebab itu pemkot mengusulkan ke Pemprov Banten untuk menambahkan anggaran dari Bankeu Pemprov Banten.
“Jadi di APBD kedua ini, Rp 21 miliar tambah Rp 9 miliar. Jadi kurang lebih Rp 30 miliar, selebihnya sembako. Itu yang kita usulkan.
Itu kita akan sama-sama hitungan, bantuan (keuangan) provinsi juga masuk. Makanya data yang ada mudah-mudan bisa diakomodir,” paparnya. (Ully/Ronald/Red)
