SERANG, SSC – Rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Provinsi Banten digelar pada Rabu 3 September 2025. Dalam rapat itu, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Banten, DedeRohana Putra mengusulkan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) pada ASN di Pemerintah Provinsi Banten.
“Pada rapat finalisasi APBD perubahan 2025 pada hari ini, saya Dede Rohana Putra dari Fraksi PAN meminta untuk efisiensi anggaran tunjangan kinerja di TAPD semuanya supaya dilakukan efisiensi secara proporsional minimal 10% maksimal 50%” kata Dede Rohana kepada awak media.
Dede mengusulkan hal itu karena saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak baik, daya beli masyarakat menurun, dan protes dimasyarakat atas kinerja DPR dan pejabatnya. Dengan usulan itu, pihaknya harus membuktikan kebijakan anggaran di Pemprov Banten harus benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi biaya belanja pegawai diganti dengan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Pemotongan tukin ASN Pemprov Banten tersebut, kata Dede, perlu dilakukan karena angkanya cukup besar dan melebihi belanja pegawai yang seharusnya maksimal 30 persen.
“Karena angkanya cukup besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Bahkan secara keseluruhan itu melebihi 30 persen dan ini juga sudah menjadi catatan dari Pemerintah Pusat,” ungkap alumi master politik universitas nasional.
Ia pun mendorong efisiensi minimal di APBD perubahan sebesar 10 persen untuk meningkatkan fasilitas pembangunan kepada masyarakat. Khususnya, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, gejolak masyarakat harus ada aktualisasi dari efisiensi untuk masyarakat.
“Akan tetapi TAPD-nya yang tidak bisa melakukan pada pembahasan APBD perubahan ini. Kalau tidak bisa kita akan dorong, kita akan kawal agar di APBD murni ke depan tukin bisa kita pangkas 50 persen,” ujar dewan yang dikenal Dewan Viral itu.
Dede menjelaskan, apabila pemotongan mencapai 50 persen bisa sampai Rp500 miliar, maka Pemprov Banten memiliki kekuatan fiskal untuk membangun masyarakat.
“Kalo tidak bisa 50 persen, 20 persen bisa kita lakukan dalam rangka menambah ruang fiskal kita sehingga nanti anggaran tersebut bisa kita dorong untuk program-program ke masyarakat,” terang Dede.
Anggaran hasil pemotongan tukin tersebut, lanjutnya bisa digunakan untuk program Gubernur Banten, Andra Soni dan program-program lainnya.
“Misalnya program unggulan pak Gubernur program bangun jalan Bang Andra, itu kita tingkatkan jumlahnya, ada lagi ketahanan pangan kita tambahkan lagi anggarannya, sekolah gratis kita tambahkan lagi anggaran nya,” paparnya.
Disamping itu juga lanjut Dede, anggaran tersebut juga bisa untuk meng-cover BPJS yang 250 ribu tercoret dari BPJS yang ditanggung Pemerintah Pusat.
“Kalo kondisi sedang baik pasti pendapatan meningkat, tapi kalo kondisi sedang tidak baik maka target pendapatan PAD sulit tercapai,” pungkasnya. (Ronald/Red)
