Ilustrasi (fotografis Selatunda.com)

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menargetkan akhir 2020 dapat merampungkan peraturan daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19.

Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon Aam Ambrullah mengatakan, meskipun perda covid-19 tidak masuk masuk dalam prolegda 2020, namun pihaknya optimis di akhir 2020 Perda Penanganan Covid-19 dapat disahkan.

“Dari internal komisi dan teman-teman di komisi I DPRD Cilegon akan memprioritaskan perda ini agar dapat disahkan pada akhir 2020. Insalaah optimis selesai,” kata Aam terkonfirmasi,” Senin (30/11/2020).

Aam mengungkapkan, Perda Penanganan Covid-19 ini tidak perlu lagi dibentuk panitia khsusus (pansus) tetap diserahkan ke Komisis I DPRD Cilegon selaku leading sektor BPBD Kota Cilegon.

“Kalau di pansuskan lagi harus butuh waktu yang lama. Pak Walikota (Edi Ariadi) sudah menginginkan agar langsung saja dibahas. Karena keputusan tersebut, kami (Komisi I DPRD) Cilegon harus ekstra kerja untuk membahas dan menetapkan perda ini. Kenapa harus kerja ekstra? Desember ini kita hanya bekerja sampai tanggal 20 Desember. Itu pun kalau libur akhir tahun tidak dicabut. Kalau dicabut pasti bisa selesai,” ungkanya.

Menurut Aam, usulan Perda Covid-19 menjadi prioritas untuk segera diselesaikan karena pandemi belum bisa diperkirakan kapan bakal berakhir.

“Memang benar waktu ada Peraturan Walikota (Perwal) soal Covid-19 belum begitu efektif. Oleh karena itu, dengan perda covid-19 nantinya perda ini akan diatur soal penanagan, soal saksi dll. Tetap, dalam Pembahsan perda covid-19, kami (DPRD Cilegon) akan terus berkoordinasi dan konsultasikan ke Pemprov Banten. Karena tidak diperbolehkan aturan daerah lebih tinggi dari aturan provinsi dan atudan pusat,” ujar Aam.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendy menerangkan, atas kesepakatan dan musyawarah bersama, pembahasan perda covid-19, berada di naungan di Komisi I DPRD Cilegon. Dan ditargetkan pada akhir desember, Perda Penanggulanan Covid-19 rampung dan di paripurnakan.

“Insalaah desember di paripurnakan. Dalam pembahasan ini, tetap kami akan melibatkan Polres Cilegon, Dinas Satpol PP dan dinas terkait terkait pelaksanaan teknis dan sanksinya. Dan saya yakin, perda penanggulan covid-19 di paripurnakan,” pungkasnya. (Ully)