Belasan Anggota Dewan tidak hadi dalam Rapat Paripurna HUT RI di Ruang Paripurna DPRD Cilegon, Kamis (16/8/2018). Ketua DPRD Cilegon, Fakih Usman sewot saat sambutan ketika melihat kondisi itu. Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daereh (DPRD) Kota Cilegon mangkir dalam penyelenggaraan Paripurna Istimewa  Penyelenggaraan HUT RI ke-73 di DPRD Cilegon,  Kamis (16/8/2018). Ketua DPRD, Fakih Usman Umar yang mengetahui itu “sewot” dihadapan para pejabat yang hadir.

Informasi yang berhasil diterima oleh Selatsunda.com, dari total anggota DPRD sebanyak 35 orang, yang hadir hanya sekitar 20 orang sementara 15 orang dinyatakan bolos, absen dan izin. Kelima belas anggota dewan yang mangkir yakni Anggota Fraksi Golkar Abdul Rozak, Anggota Frkasi Golkar Roisyudin Sayuri, Anggota Fraksi Golkar Erik Airlangga Al Ghozali, Anggota Fraksi Golkar Andi Kurniadi, Ketua Fraksi sekaligus Ketua BK DPRD Kota Cilegon Reno Yanuar.

Sementara Ketua Fraksi Nasdem, Erik Rebi’in, Seketaris Fraksi Nasdem Hawasi Syabrawi, Anggota  Fraksi Nasdem Ahmad Efendi, Wakil Ketua Fraksi PKS Aam Amarulloh, Seketaris Fraksi PAN Sowan Marjuki, Ketua Fraksi KD Syarif Ridwan juga tidak terlihat hadir pada kegiatan itu.

Ketua DPRD Cilegon Fakih Usman Umar mengatakan, dirinya meminta agar seluruh ketua fraksi di DPRD Kota Cilegon bisa bertindak tegas terhadap anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Saya minta agar masing-masing ketua fraksi bisa bertindak tegas dalam memberikan teguran kepada anggotanya yang tidak hadir dalam kegiatan Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT RI Ke-73,” ungkap Fakih.

Ia meminta agar anggota DPRD Cilegon yang telah dipilih oleh rakyat agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dimana lembaga negara tersebut harus hadir ketika negara tengah melakukan kegiatan.

“Ini kan acara sangat sakral seharusnya dalam acara HUT RI ke-73. Di mana kita sudah menikmati apa yang menjadi harapan dan keinginan. Jadi harus lebih maksimal minimal bisa hadir dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Ia meminta anggota yang duduk dikursi DPRD tidak hanya meminta kenaikan SPPD tapi harus juga diimbangi dengan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Anggota dewan ini tolong jangan minta SPPD aja. Tapi, kinerja pun harus diimbangi dengan tanggung jawab. Harus sama-sama seimbang dalam hal ini,” kata Fakih. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here