Kondisi area tambat perahu nelayan di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tampak mulai dangkal, Selasa (11/8/2020). Foto Fathul Rizkoh/Selatsunda.com

SERANG, SSC – Kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan dengan Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tidak disia-siakan nelayan untuk berkeluh kesah.

Pada kunker yang digelar pada Selasa (11/8/2020), nelayan di Pelabuhan Karangantu mengeluh mulai sulitnya sandar dan labuh perahu mereka di area tambat karena terjadi pendangkalan akibat banyak sampah. Hal ini kerap membuat nelayan tidak leluasa bergerak dan mengakibatkan keterlambatan melaut dan mempengaruhi hasil tangkapan ikan.

Salah satu nelayan di Karangantu, Embew menuturkan, jika kondisi tersebut sudah berlangsung lama dialami oleh para nelayan. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

“Sangat menganggu sekali dengan kondisi seperti ini. Apalagi kan kita (nelayan) yang biasa aktivitasnya menjadi ikan di laut tentu akan sulit. Kadang jam 09.00 WIB pagi laut udah surut. Kalau udah diatas jam segitu udah terlalu siang,” kata Embew dihadapan para tamu undangan,” Selasa (11/8/2020).

Baca juga  Meresahkan, ODGJ Berkeliarkan di Kota Serang

Embew meminta kepada pihak terkait dapat melakukan pengerukan mulai dari bahu jalur hingga bagian tengah laut.

“Memang terakhir kali ada pengerukan tapi hanya di bagian tengah saja sedangkan bahu jalurnya tidak. Inginya kami itu ada pengerukan. Tidak hanya dibagian tengah saja, tapi di bagian pingir pun di keruk juga,” lanjutnya.

Diakuinya, imbas dangkalnya jalur di area tambat perahu membuat nelayan kesulitan keluar untuk ketengah laut. Hal itu membuat nelayan terlambat melaut hingga berpengatuh pada hasil tangkapan ikan.

“Biasanya modal untuk melaut sekitar Rp 500 hingga Rp 800 ribu untuk sekali melaut. Kalaupun berangkat siang itu pun hanya bisa nutupin modal aja,” akunya.

Baca juga  Pemkot Serang Gelontorkan Rp 2,9 Miliar Bangun Kantor Kecamatan Kasemen

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengajak Walikota Serang, Syafrudin untuk berbicara dengan Gubernur Banten Wahidin Halim bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para nelayan.

“Soal pendangkalan ini tidak mungkin hanya diatasi satu pimpinan, karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ia meminta agar Walikota Serang (Syafrudin) untuk mengajukan anggaran kepada Gubernur Banten untuk melakukan pengerukan di area tambat perahu nelayan Karangantu.

“Gimana Gubernur ini dituntut cerdas oleh rakyatnya, peduli rakyatnya, dimana saat Kota atau Kabupaten membutuhkan anggaran Provinsi, ya, Gubernur harus hadir,” pungkasnya. (SSC-03/Red)