Petugas PLN tengah memperbaiki kabel listrik di wilayah Kota Cilegon. Foto Dokumentasi

CILEGON, SSC – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Cilegon Rikil Ambri menyebut jika kebijakan Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang mengeluarkan surat imbauan agar masyarakat tertib membayar listrik adalah kebijakan yang justru menyakiti hati masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Menurutnya, surat imbauan dengan nomor 973/300/BPKAD yang menekankan masyarakat membayar tagihan rekening listrik pada awal waktu sebelum tanggal 20 setiap bulan adalah kebijakan yang memihak kepada PLN tanpa mempertimbangkan kondisi Virus Corona.

Diketahui, surat imbauan Walikota Cilegon tentang pembayaran rekening listrik tepat waktu beredar di kalangan masyarakat. Surat tersebut ramai berseliwiran di jejaring sosial dan diperbincangkan warganet.

“Semestinya jadi Walikota Cilegon jangan berpihak sendiri dengan menggeluarkan surat himbauan. Justru dengan dikeluarkanya surat himbauan tersebut, walikota menyakiti hati masyarakat. Dan justru walikota terkesan memihak kepada pihak PLN bukan berpihak kepada warga dengan tagihan listrik yang meroket ini,” kata Rikil saat dikonfirmasi Selatsunda.com, Senin (29/6/2020).

Baca juga  Pencurian Modus Pecah Kaca Berkeliaran di Cilegon

Lebih lanjut, Rikil meminta agar Walikota Cilegon mencabut surat himbauan pembayaran tagihan listrik tepat waktu tersebut. Bahkan, meminta kepada walikota agar PLN memberikan penjelasan terkait kenaikan tarif PLN tersebut.

“Pak wali juga minta semestinya panggil pihak PLN. Karena informasi yang saya terima, kalau pihak PLN justru tidak terjun ke lapangan untuk mengkroscek KWH dengan alasan pademi dengan menerka-nerka hitungan 3 bulan sebelumnya. Justru apa yang dilakukan oleh pihak PLN memeras masyatakat ditengah kondisi ini,” lanjut Rikil.

Menanggapi hal ini, Walikota Edi mengaku tak mengingat kapan dirinya membuat dan menandatangani surat tersebut.

“Saya tanda tangannya enggak tau tanggal berapa, nanti saya mau minta penjelasan dari BPKAD,” ujarnya.

Edi mengaku, surat himbauan tersebut dibuat sebelum ramainya keluhan masyarakat terkait membengkaknya tagihan rekening listrik.

“Iya sebelum itu kalau engga salah. Karena sebelumnya dulu kepala PLN sudah hadir,” tuturnya.

Edi menjelaskan, antara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan itu tidak saling terkait. Karena selama ini PAD Cilegon terkait listrik hanya diperoleh dari Penerangan Jalan Umum (PJU) dan itupun tidak ada kaitan dengan surat imbauan tersebut.

Baca juga  Rusunawa Margaluyu Mulai Diisi Pasien Corona

“Banyak PJU mah, tapi kan dari industri, bukan dari masyarakat,” ujarnya.

Masih kata Edi, Pemkot Cilegon sendiri setiap bulannya harus menanggung beban tagihan listrik untuk penerangan jalan umum disetiap lingkungan.

“Kita bayar beban-beban listrik yang di jalan-jalan itu di potong langsung dari pajak penerangan jalan umum. Jadi pemerintah itu sudah mensubsidi pajak yang harus dibayar oleh pemerintah,” katanya.

Edi berkilah, imbauan tersebut lebih ditujukan kepada sektor industri seperti pabrik dan restoran yang beroperasi di Kota Cilegon untuk menggenjot PAD.

“Iya kan bukan ke masyarakat, udah masyarakat itu paling berapa sih,” ujarnya.

Terkait dengan keluhan masyarakat dengan melonjaknya tagihan rekening listrik ditengah mewabahnya pandemi Covid-19, Edi akan memanggil PLN untuk meminta klatifikasi.

“Yah nanti saya panggil (manajemen PLN nya) deh,” pungkasnya. (Ully/Red)