Kategori
Pemerintahan

Plt Walikota Cilegon Tolak Rencana KS Gusur Pedagang CFD

CILEGON, SSC – Rencana PT Krakatau Steel yang akan mengusur ratusan pedagang CFD (Car Free Day) dan di relokasi ke Alun-alun Cilegon mendapat tanggapan Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi. Secara tegas, Edi yang ditemui usai Rapat Paripurna Tanggan/Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait APBD Tahun 2019 di Aula DPRD Kota Cilegon menolak rencana tersebut.

“Enggak boleh gitu dong. Coba besok (Selasa, 23/10/2018) saya kan ada rapat dengan pihak KS di Pemkot Cilegon” kata Edi, Senin (22/10/2018).

Dari hasil informasi awal yang diterimanya dari KS, sambung Edi, masalah itu bukanlah bentuk penggurusan melainkan merelokasi pedagang CFD di Alun-alun karena terdapat rencana pembangunan gerbang satu pintu di lokasi itu yang harus dilaksanakan tahun 2018 ini.

“Katanya bukan digusur tapi dipindahin. Yah udah nanti aja untuk persoalan KS dengan CFD,” tandas Edi seraya meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Abdul Ghofar mengaku keberatan dengan rencana pihak KS yang akan mengusur pedagang CFD. Ia meminta, sebelum rencana pengusuran tersebut benar-benar dilakukan, semestinya ada perundingan antara para pedagang dan KS.

“Saya sebagai warga tentunya merasa keberatan. Semestinnya, perlu dirundingkan dulu antara pedagang dan KS jangan sampai asal gusur pedagang,” ujar Ghoffar

Adanya rencana itu, kata Ghofar, KS dinilai tidak konsisten. Sejak awal, katanya, pihak KS semestinya tidak perlu menyepakati adanya CFD berjualan di Jalan Perumahan Krakatau Steel. Hal ini justru bertolak belakang dengan rencana yang akan dilakukan KS saat ini dengan mengusur para pedagang.

“Kenapa dulu usulan CFD disepakati? Kenapa sekarang justru terbalik kebijakanya? Kalau alasan mereka (KS,red) faktor kemanan, semestinya dirundingkan terlebih dulu. Jangan sampai merugikan semua pihak,” katanya.

Ghofar mengantisipasi, jika penempatan pedagang ini di tempatkan di Alun-alun Cilegon justru akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Sebab, selama ini manfaat keberadaan pedagang untuk Pemkot Cilegon belum dirasakan dengan baik.

“Jangan-jangan nanti dibebankan ke pemerintah daerah. Sekarang aja keberedaaan alun-alun belum ada, pengelolaan parkir saja belum masuk ke KAS daerah, nah kalau ditimpahkan ke Pemkot, semestinya KS memikirkan hal ini,” ucapnya.

Perlu diketahui, rencana pembangunan gerbang satu pintu dengan anggaran Rp 3,7 miliar dari Samang Raya, Madani hingga Tegal Padang ini dilakukan KS untuk membuka akses jalan langsung untuk rumah para direksi. Selain menganggu, keberadaan pedagang di CFD juga dianggap KS telah mengganggu karena akses jalan menuju Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) karena tidak dapat dilewati. Dengan alasan itu, pedagang CFD akan digusur dan di relokasi ke Alun-Alun Cilegon. Adanya rencana penggusuran ini pun ditolak dengan tegas oleh pedagang dan elemen masyarakat di Cilegon. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Soal SMKN 3 Terdampak JLU, KCD Minta Ganti Lahan dan Sediakan Sepadan Jalan

CILEGON, SSC – Penyelesaian pembebasan lahan dan gedung SMK Negeri 3 yang ada di Lingkungan Tunjung Putih, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon masing belum berujung. Pasalnya imbas pembangunan mega proyek yang awalnya berdampak terhadap 4 ruangan di sekolah itu, kini bertambah menjadi 8 ruangan karena perlu penyediaan akses jalan sekolah.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di Kota Cilegon, Ofa Sofiudin, Senin (22/10/2018) mengatakan, pembahasan penyelesaian tentang pembebasan lahan SMKN 3 telah dibicarakan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Pemerintah Provinsi Banten, beberapa waktu lalu namun hingga saat ini masih belum ditindaklanjuti. Lebih jauh Ia memaparkan, selain pembebasan lahan, pemkot juga harus menyediakan sepadan jalan untuk sekolah. Hal itu dibahas kedua piham dengan menyesuaikan peraturan pemerintah yang ada dengan penyampaian rencana pembangunan JLU oleh Pemkot Cilegon.

“Kemarin waktu rapat di BPKAD provinsi, ini kita tidak diberikan sepadan jalan. Pada waktu sepadan ini belum ada, ruangan kita hanya 4 yang terkena. Tetapi setelah sepadan jalan 5 meter masuk kesini, jadi 8 ruangan yang terkena,” ujarnya.

Ofa menjelaskan, perlunya jalan itu tidak lain untuk penyediaan akses masuk dari batas JLU ke sekolah. Secara keseluruhan, lanjutnya, sekitar 4.000 meter persegi pada luasan sekolah bakal terdampak pembangunan JLU.

“Yang terkena hampir sekitar 4.000 meter persegi. Dan itu kan dari dari jalan ke sekolah, harus ada sepadan jalan. Dan aturan dari Menteri PU, itu ada,” tandasnya.

Prinsipnya, kata Ofa, KCD tetap mengikuti penyelelesaian yang ditempuh antara pihaknya dengan pemkot. Ia menyadari, sekalipun sebelumnya sekolah tingkat SMA sederajat dikelola oleh pemkot namun aturan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus tetap dilaksanakan. Persoalan SMKN 3, lanjutnya, harus diselesaikan sebagaimana menjalankan kewenangan yang dilimpahkan atas undang-undang itu.

“Ini kan proyek pemkot, kalau kita ikut saja. Makanya saya beberapa kali, sekarang biar bagaimanapun kita menyadari betul ini adalah warisan dari pemkot tetapi dengan adanya UU 23 dan itu uji sudah materi, tetap pengelolaan SM, SMA, MA itu di wilayah provinsi,” paparnya.

Ia berharap, persoalan ini dapat segera diselesaikan agar tidak menganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KMB). Pembebasan dapat dilakukan tidak dengan ganti rugi namun dibebaskan dengan lahan pengganti.

“Tidak bedanya dengan harga ke masyarakat biasa. Harga cocok, kalau bicara masyarakat ya, silakan diambil. Tetapi kalau kita kan nggak, ruangan ada gantinya, silakan dibongkar. Itu bedanya. Kita tidak bicaranya ganti rugi, tapi kita bicara fasilitas. Makanya pernah kita sampaikan, kita bukan ganti rugi dan kita tidak akan menerima sepeser pun rupiah,” pungkasnya. (Ronald/Red)

Kategori
Pemerintahan

DKCS Cilegon Berencana Bangun 4 UPTD di Kecamatan

CILEGON, SSC – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) di Kota Cilegon di berencana akan membangun Empat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 8 kecamatan pada pertenggahan tahun 2018 ini. Unit pelayanan ini dibangun untuk  meningkatkan pelayanan khususnya masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Kepala DKCS Cilegon, Soleh mengatakan, pembangunan kantor tersebut akan dibagi menjadi 4 unit pelayanan.  Keempat UPTD ini yaitu UPTD Cilegon – Cibeber, UPTD Purwakarta – Jombang, UPTD Citangkil –  Ciwandan dan UPTD Grogol – Pulomerak.

“Keberadaan UPTD ini akan bertanggung jawab dalam percepatan pelayanan di kecamatan. Mereka (UPTD,red) ini harus selesai 1 jam dalam melakukan perekmanan kepada  warga,” kata Soleh kepada Selatsunda.com, Jumat (19/10/2018).

Ia menjelaskan, pembentukan unit pelayanan ini juga tidak lepas dengan belum terekam sepenuhnya e-KTP pelajar yang menjadi pemilih pemula. Berdasarkan data perekaman yang sudah dilakukan oleh DKCS untuk pemilih pemula mulai 24 Juli hingga 15 Oktober sebanyak 707 orang. Sementara, sisa pemilih pemula yang belum melakukan perekaman sebanyak 2300 orang.

“Jadi PR kami tinggal 2300 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Kita (DKCS,red) targetkan hingga 31 Desember 2300 pemilih pemula sudah melakukan perekaman. Untuk mengupayakan 2300 pemilih pemula melakukan perekaman, kita lakukan jemput bola ke sekolah-sekolah yang tersebar di Kota Cilegon,” pungka Soleh.

Terkait dengan personel, lanjut Soleh, DKCS juga tengah mempersiapkan hal tersebut. Ia akan mengusulkan pegawai pada golongan 3C atau 3D dipromosikan sebagai kepala UPTD tersebut. Keterbutuhannya, pegawai golongan 3C sebanyak 5 orang sementara golongan 3D minimal harus 4 tahun mengabdi.

“Untuk tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan di masing-masing UPTD ini, yakni, menerbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) menerbitkan KK (Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan produk hasil Disdukcapil sehinga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi,” lanjut Soleh.

Sementara itu, Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Pemkot Cilegon, Muhammad Ali Irfan yang dihubungi sampai saat ini masih belum bisa dikonfirmasi. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Kejari Cilegon Dalami Raibnya Mobdis Anggota DPRD

CILEGON, SSC – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon saat ini tengah mendalami kasus raibnya mobil dinas (mobdis) anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Cilegon yang setelah dipinjam Mantan Anggota Fraksi Golkar, Andi Kurniyadi pada pertenggahan tahun lalu dari Babay Suhaemi.

Kasi Intel Kejari Cilegon, David Nababan mengaku, pihaknya tengah mencari informasi dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) terhadap hilangnya kendaraan dinas tersebut.

“Dari informasi yang kita dapatkan dari BKAD, kalau kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah hasil dari kepolisian sudah kita dapatkan, barulah kita tahu awal dari kehilangan mobdis tersebut,” kata David kepada Selatsunda.com saat ditemui di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (18/10/2018).

Pendalaman itu, sambung David, turut menyangkut informasi mengenai mekanisme ganti rugi yang ditempuh dari aset ini.

“Kami telah mempertanyakan hal ini. Pertama, kita tanya proses kehilangan mobdis tersebut seperi apa? Bentuk ganti rugi yang harus dilakukan seperti apa. Atau harus dilakukan penghapusan aset?,” sambung David.

Bila seluruh data dan informasi telah dikantongi, kata David, pihaknya akan membahas lebih lanjut di internal Kejari.

“Yang penting, Kejari Cilegon dapat kronologis yang pasti dari BPKAD. Jika sudah, barulah tim akan rapatkan seperti apa mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang (UU) yang berlaku. Yang pasti, kasus hilangnya mobil dinas anggota DPRD ini, akan terus kita dalami,” kata David.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Epud Saefudin  menolak memberikan keterangan terkait dengan tindak lanjut atas raibnya mobil dinas (mobdis) milik anggota DPRD ini.

“Udah beres semua,” ucap Epud seraya meninggalkan wartawan.

Terpisah, Kepala BPKAD Cilegon, Maman Mauludin mengaku telah menyarankan kepada dua anggota DPRD Cilegon untuk secepatnya menganti aset yang hilang tersebut dalam bentuk uang. Akan tetapi, hingga saat ini, kedua anggota DPRD ini juga belum memberikan ganti rugi aset yang hilang kepada pemerintah.

“Sebenarnya sudah saya sarankan untuk cepat diganti. Tapi hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari kedua anggota dewan itu,” pungkas Maman. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Ingin Raih Adipura, Plt Edi Ariadi Bujuk Warga Cilegon Perduli Lingkungan

CILEGON, SSC – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi membujuk untuk seluruh masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Cilegon untuk lebih meningkatkan keperdulian terhadap lingkungan terutama menyangkut permasalahan sampah. Ini dilakukan pemkot sebagai upaya untuk meraih penghargaan Adipura.

“Saya meminta agar keperdulian dari masyarakat maupun OPD dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah ini. Kita ingin, agar Kota Cilegon bisa mewujudkan kota yang bersih dan hijau,” kata Edi dalam acara Sosialisasi Adipura tahun 2018 untuk Cilegon meraih Adipura acara tersebut diadakan di Aula DPRD Kota Cilegon, Kamis (18/10).

Diakui Edi, sosialisasi yang dilakukan untuk meraih Adipura ini sangatlah penting bagi suatu daerah. Untuk menumbuhkan keperdulian kepada masyarakat terhadap pelestarian lingkungan ini perlu kesadaran yang dibangun.

“Sosialisasi adipura ini sangatlah penting sebagai indikasi pengelolaan kota untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat Kota Cilegon. Dalam pengelolaan sampah penataan serta pelestarian lingkungan agar dapat mewujudkan Kota Cilegon yang bersih dan hijau,” ungkapnya.

Ia menceritakan, pada 22 Juli 2016 silam, Kota Cilegon meraih sertifikat adipura yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Siak sebagai peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan dari tahun sebelumnya meningkat signifikan.

“Dengan penghargaan ini, diharapkan adanya dukungan dan support dari semua pihak agar Kota Cilegon bisa meraih penghargaan Adipura,” paparnya.

Khusus kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ia meminta agar dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat Kota Cilegon melalui sosialisasi berkelanjutan.

“Saya minta kepada seluruh pedagai OPD agar bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan terus melakukan sosialisai pada masyarakat Kota Cilegon agar memberikan kenyamanan pada lingkungan dan terpelihara kebersihan sehingga memberikan pengaruh juga terhadap kinerja para pegawai dalam mensukseskan program-program pembangunan Pemkot Cilegon,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ujang Iing berharap, penyelenggaraan kegiatan ini bukan sekedar untuk meraih Adipura saja namun utamanya justru masyarakat diajak untuk lebih sadar dan perduli menjaga lingkungan.

“Saya berharap diadakannya acara ini dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar pada program kebersihan yang dijalankan, agar tak hanya sekedar meraih penghargaan. Tetapi lebih pada kepedulian terhadap lingkungan, terutama kebersihan,” harapnya. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Perusahaan dan OPD di Cilegon Patungan Bantu Korban Gempa di Palu

CILEGON, SSC – Sejumlah perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Cilegon ramai-ramai patungan untuk membantu masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tenggara, yang terdampak bencana gempa 7,4 SR serta tsunami pada Jumat (28/9/2018) lalu.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, penggalangan bantuan ini diinisiasi pihaknya beberapa waktu lalu lewar surat edaran yang dikeluarkan untuk perusahaan dan OPD. Rapat saat ini, sambung Edi yang juga menjabat sebagai ketua pada penggalangan ini, dilakukan untuk mengevaluasi kesanggupan dari pihak masing-masing pihak.

“Kita (Pemkot,red) berkeinginan ada partisipasi dari para industri dan OPD untuk membantu korban gempa di Palu. Mungkin, ada dari industri yang siap menggelontorkan CSR-nya untuk membantu korban gempa tersebut,” kata Edi dikonfirmasi usai rapat di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (18/10/2018).

Edi mengaku, pengumpulan dana bantuan dari para industri dan OPD ini terbilang singkat atau mengefektifkan 5 (lima) hari saja. Nantinya seluruh bantuan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Cilegon.

“Meskipun terbilang cepat hanya 5 hari saja, saya yakin, industri di Cilegon dan OPD kita, bisa membantu meringankan beban para korban gempa yang membutuhkan uluran tanggan kita,” ujar Mantan Kepala Beppeda Cilegon ini.

Meski perusahaan diketahui secara langsung telah menyumbangkan CSR untuk warga di Palu, menurut Edi, pihaknya tetap meminta agar perusahaan maupun OPD bersedia menyalurkannya melalui PMI.

“Enggak dipungkiri ternyata perusahaan sudah menyerahkan bantuannya untuk korban bencana di Palu. Tapi, saya ingin perusahaan maupun OPD bisa memberikam bantuannya untuk korban di Palu. Seperti Lotte Chemical yang sudah memberikan bantuan sebesar Rp2 miliar, PT Posco memberikan Rp1,6 miliar dan PT Candra Asri Rp 230juta. Dan berharap mereka (industri) yang sudah menyumbang ini kembali membantu ke PMI Pemkot Cilegon,” ujar Edi.

Edi berharap, pengumpulan bantuan dari patungan ini dapat berguna untuk korban bencana. Diharapkan, pengumpulan tersebut dapat mencapai Rp 2 miliar.

“Saya berharap, bisa terkumpul Rp2 miliar. Bisalah Rp2 miliar. Nanti saya akan koordinasikan ke pihak PMI untuk update pengumpulan bantuan dari perusahaan maupun OPD,” pungkasnya.

Sementata itu, Direktur SDM dan Umum PT Krakatau Posco Andi Soko mengaku, bila KP telah membantu korban di Palu. Bantuan tersebut merupakan hasil bantuan dari pusat maupun dari manajemen.

“Dari pusat sudah menyalurkan 500 ribu dollar. Dan dari manajemen sebesar Rp1,6 miliar diluar dari karyawan. Tentu, nanti kita (PT Posco,red) akan membantu korban terkena musibah di Palu,” pungkasnya.

Senada dengan Andi Soko, Staf Corporate Social Responsibility (CSR) PT Candra Asri Petrochemical (CAP), Wawan Mulyana menambahkan, manajemen dan karyawan CAP telah lebih dulu menyerahkan bantuan untuk membantu korban di Palu dengan total nominal Rp 230 juta sebelum penggalangan yang diinisiasi pemkot dibentuk.

“Sebelumnya dari manajemen sudah menyerahkan bantuan tersebut. Untuk keinginan Pak Plt Walikota Cilegon (Edi Ariadi) akan saya sampaikan ke pihak managemen,” imbuhnya. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Belum Masuk DPT, KPU Cilegon Cetuskan Gerakan Lindungi Hak Pilih

CILEGON, SSC – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mencetuskan Gerakan Lindungi Hak Pilih (GMHP). Gerakan ini dibuat untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Gerakan GMHP serentak dilakukan di 8 Kecamatan se-Kota Cilegon pada 18 Agustus 2018.

Komisioner KPU Kota Cilegon, Eli Jumaeli mengatakan, GMHP ini sangat penting dilakukan untuk memastikan masyarakat masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pileg dan Pilpres ini.

“Pencanangan GMHP ini memang sangat penting dilakukan. Kami (KPU,red) ingin memastikan, agar masyarakat benar-benar mendapatkan terdata pada pemilu 2019,” kata Eli saat dikonfirmasi,” Rabu (18/10/2018)

Menurut Eli, apabila masyarakat yang belum memiliki e-KTP agar secepatnya untuk melakukan perekaman sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kalau mereka (pemilih,red) ini tidak terdaftar di DPT, maka pemilih ini harus secepatnya melakukan perekaman e-KTP di DKCS (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Cilegon sehingga bisa melakukan pemilihan do Pemilu 2019,” ujar Edi.

Untuk memastikan masuk atau tidaknya dalam DPT, sambung Eli, sangatlah mudah. Masyarakat tidak harus datang ke kecamatan atau kelurahan akan tetapi bisa mendaftar pada laman situs KPU melalui telepone selurer.

“Cukup cek saja di smartphone dan klik web site KPU dan langsung klik nama dan hak pilih. Di sana, mereka (pemilih) ini bisa mengececek apakah pemilih benar-benar masuk dalam ke DPT,” sambungnya.

Eli menyampaikan, KPU akan terus berupaya agar pemilih berdaulat sejak dari awal hingga akhir tahapan Pemilu.

Caranya, pertama memastikan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat pemilih masuk menjadi daftar pemilih. Kedua, bila sudah masuk dalam daftar pemilih, para pemilih dapat terlayani dengan baik dan ketiga, pemilih sudah bisa menggunakan hak pilihnya dengan benar. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Ati Marliati Siap Dampingi Edi Ariadi Jadi Wakil Walikota Cilegon

CILEGON, SSC – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati menyatakan kesiapannya mendampingi Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi sebagai Wakil Walikota. Kesiapan ini menyusul adanya keputusan resmi DPD II Golkar Kota Cilegon yang mengusung dirinya mendampingi Edi pada sisa masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021. Lebih lanjut Ati mengaku, dorongan terhadap dirinya untuk maju sebagai wakil walikota ini juga didukung oleh masyarakat Cilegon.

“Insa Allah ibu (Ratu Ati Marliati,red) siap untuk mendampingi pak Edi sebagai Wakil Walikota Cilegon. Mudah-mudahkan ibu diberikan kesempatan untuk bisa menjadi Walik Walikota Cilegon. Meskipun, yang pada pemilihan C2 ini bukan dari masyarakat Cilegon, tetapi ada doa yang diberikan warga Cilegon untuk ibu supaya maju dalam mendampingi Pak Edi,” kata Ati saat ditemui Selatsunda.com usai kegiatan Sidang Senat Terbuka Wisuda dan Pengambilan Sumpah Akademi Farmasi Al- Ishlah Cilegon di Grand Mangku Putra, Rabu (17/10/2018).

Ati menerangkan, selama ini hubungan antara sejumlah partai politik dengan Golkar Cilegon sudah sangat jelas. Ia berharap, seluruh partai koalisi mendukung dirinya  maju sebagai Wakil Walikota.

Sebagaimana diketahui, tata cara pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakilnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Didalam PP tersebut, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Hingga saat ini, jabatan Plt Walikota yang diduduki Edi masih belum definitif menunggu keputusan Kemendagri.

“Untuk parpol dengan DPD II Golkar, ibu kira udah jelas. Insa Allah, semua partai koalisi mendukung hal ini. Tapi prinsipnya, selama itu merupakan kepercayaan dari masyarakat, ibu akan siap untuk melaksanakan amang tersebut,” terangnya.

Sementara terkait rencana pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda bila nanti akan maju mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota, Ati mengaku siap menempuh mekanisme yang berlaku.

“Kalau itu menjadi prasyarat atau mekanisme yang harus ditempuh, tentunya saya siap menjalankannya. Sebelum mekanisme itu dimulai, saya tetap akan menjalankan kewajiban saya sebagai Kepala Bappeda Kota Cilegon. Sebab jabatan ini pun sebuah amanah dan juga untuk kepentingan masyarakat Cilegon,” tandas Ati.

Sementara, salah satu Adik Kandung Ratu Ati Marliati, Ratu Amalia, secara prinsip keluarga turut mendukung pilihan yang ditentukan Ati bila maju menjadi Wakil Walikota mendampingi Edi. Keputusan tersebut, harapnya, dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kalau keluarga mendoakan yang baik. Kalau itu manfaat untuk orang lain silahkan aja. Yang kita (Keluarga) inginkan, Bu Ati bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Buat apa naik kalau tidak manfaat,” ucap Ratu Amalia. (Ully/Red)

Kategori
Pemerintahan

Pemkot Cilegon Gelontorkan Rp 100 juta Kaji Pra FS KPBU JLU

CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon berencana melakukan pembangunan tahapan konstruksi Jalan Lingkar Utara (JLU) dengan menggandeng PT Sinsera Semesta Raya lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Untuk memulai KPBU ini, pemkot akan mengkaji  Pra Studi Kelayakan Bisnis atau Feasibility Study (Pra FS) JlU yang diajukan pemerakarsa tersebut.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Kota Cilegon, Syafrudin, Rabu (17/10/2018) mengatakan, pra FS JLU yang diajukan Sinsera terlebih dahulu harus dianalisa dan dikaji. Hal itu dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari Bappenas.

“Jadi pra FS yang sudah dibuat oleh pemrakarsa, Sinsera itu, dikaji oleh tim simpul. Kemudian memang, saat di Bappenas, mereka minta jangan mentah (tanpa kajian).  Harus ada hasil kajian analisa dari tim simpul. Untuk mengkaji itu maka perlu lah tenaga ahli untuk menilai dan mengevaluasi pra FS tersebut,” ungkapnya.

Syafrudin mengakui, jika untuk menganalisa pra FS itu tidak dapat dilakukan oleh Tim Simpul bentukan pemkot Cilegon. Pra FS, lanjutnya, perlu dikaji juga oleh pihak ketiga. Yang mana untuk mendapatkan jasa pengkaji itu,  BPBJP menggelontorkan dana sebesar Rp 100 juta dari APBD Perubahan 2018.

“Itu disiapkan di anggaran perubahan ini, anggarannya Rp 100 juta,” terangnya.

Ia menyatakan, kajian terhadap pra FS JLU yang diajukan Sinsera itu diperkirakan dapat diselesaikan sekitar 45 hari. Dari hasil kajian itu, tim simpul dapat menentukan layak atau  tidak layak pra FS yang diajukan.

“Sekarang ini sudah diproses, itu pengadaan langsung. Nilainya Rp 100 juta dan itu boleh pengadaan langsung. Kemarin sudah di ekspos, paling pekerjaan itu selesai dengan masa 45 hari lah,” paparnya.

Diketahui, Skema KPBU yang diprakarsai PT. Sinergi Semesta Raya (Sinsera) ini telah dibahas pemkot jauh sebelumnya. Skema kerjasama yang tertuang dalam pra FS menyiratkan rencana pembangunan konstruksi dan kawasan industri di JLU. Konsekuensinya, Sejumlah proyek lain akan dikonsesikan sebagai kompensasi JLU yang dikerjasamakan. Proyek lain yang dikonsesikan pada rencana KPBU itu diantaranya  pengelolaan lahan di Terminal Terpadu Merak (TTM), Gedung Plaza Mandiri, pengembangan smart city maupun pengolahan air bersih atau sea water reverse osmosis (SWRO). (Ronald/Red)

Kategori
Pemerintahan

Gaji Guru Telat Dibayar, KCD Cilegon Ngaku Tak Ganggu Kinerja

CILEGON – Pembayaran gaji kepada guru tingkat SMA sederajat di Kota Cilegon telat dibayar. Namun keterlambatan pembayaran yang disinyalir terjadi karena adanya perubahan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Banten ini tak sepenuhnya menganggu kinerja para guru. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Priovinsi Banten di Kota Cilegon, Ofa Sofiudin ketika dikonfirmasi di kantornya, Selasa (16/10/2018).

Sekalipun tidak mempengaruhi kinerja, lebih lanjut Ofa menjelaskan, gaji yang telat dibayarkan ini berdampak pada penghidupan sehari-hari sekitar 600 guru di Cilegon. Kondisi yang sama juga dialami oleh tenaga struktural.

“Dengan adanya perubahan anggaran ini semua mengalami keterlambatan gaji. Jadi tidak saja yang fungsional seperti guru, tapi semua pejabat strukturalnya juga sampai sekarang belum menerima. Untuk guru saja di Cilegon itu ada sekitar 600 orang dari 74 sekolah SMA/SMK/MA. Itu belum termasuk tenaga strukturalnya,” ungkapnya.

Ia tak menampik, jika imbas keterlambatan itu banyak pengaduan dan keluhan dari para para guru. Bahkan diantara mereka mengambil inisiasi meminjam dana dari koperasi sekolah untuk menopang sementara penghidupan.

“Memang idealnya pembayaran itu antara tanggal 1 sampai dengan 5 tiap awal bulan. Tapi memang sampai sekarang belum diterima. Tapi insha Allah, dari informasi yang saya terima dari provinsi, SPM (Surat Perintah Membayar) sudah masuk ke BPKAD, besok juga sudah ada pembayaran ke masing-masing rekening,” tuturnya.

Ia berharap, kondisi tersebut dapat cepat surut dan segera terpecahkan. Supaya kinerja yang selama ini diawasi pihaknya salah satunya dengan sistem face print dapat berjalan normal dan tidak sampai mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

“Sejak awal September kan kita sudah gunakan face print, jadi kita bisa monitor terus kinerja guru dari sistem absensi ini. Kecuali yang honor, mereka masih pakai finger print. Jadi Alhamdulillah sampai sekarang kondisi ini tidak berdampak pada KBM, karena mereka juga tahu gaji itu langsung dari dinas, sedangkan KCD ini sifatnya hanya monitoring,” paparnya. (Ronald/Red)