CILEGON, SSC – Pemerintah pusat sudah mulai menyiapkan skenario terburuk menyusul kasus Covid-19 di tanah air kian melonjak. Bahkan terakhir ini, pemerintah mengisyaratkan PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Nurotul Uyun pun berpandangan sama jika Pemkot juga harus mulai menyiapkan skenario terburuk.
Uyun meminta agar Pemkot segera dan cepat mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani kasus Covid-19 di Cilegon. Utamanya Pemkot diminta segera menyiapkan kembali skema pergeseran (refocusing) anggaran. Dengan memprioritaskan penanganan dampak kesehatan, sosial dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Sosial Safety Net).
“Refocusing kembali anggaran. Refocusing kembali, fokus pada untuk penangaanan pandemi ini. Bagaimanapun juga, kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, jaring pengaman sosial dalam bentuk buffer stock, ketersediaanpangan ke masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya saat di DPRD Kota Cilegon, Rabu (14/7/2021).
Ia menyatakan, jikalau kasus Covid-19 dimasa penerapan PPKM Darurat masih melonjak signifikan dan PPKM Darurat nantinya diperpanjang, tidak ada solusi lain bahwa anggaran harus di refocusing.
“Itu menjadi kondisi yang darurat, mau nggak mau, kita ambil solusi. Sehingga ini yang harus duduk bersama,” ujarnya.
“Ini adalah kebutuhan yang mendesak, harus segera ditangani pemerintah daerah,” sambung Uyun.
Kata Uyun, saat ini anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan Rp 43 miliar dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2021. Nilai itu merupakan hasil refocusing beberapa anggaran diantaranya pergeseran DAU 8 persen, DAK infrastruktur dan lainnya.
Uyun tidak memungkiri jika PPKM Darurat diperpanjang maka akan ada anggaran lain yang digeser kembali. Dengan kondisi tersebut, program walikota dan Wakil Walikota, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta yang rencananya dijalankan tahun ini dimungkinkan bakal ada yang tertunda.
“Itu pilihan yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimanapun juga kalau darurat maka sifatnya segera ditangani. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pungkasnya. (Ronald/Red)
 anggaran. Dengan memprioritaskan penanganan dampak kesehatan, sosial dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Sosial Safety Net).){kind=link}