Ketua Partai Demokrat Cilegon, Rahmatulloh menyampaikan keberatan hasil rekapitulasi suara PPK Dapil Kecamatan Cilegon dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Cipegon, Sabtu (4/5/2019). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Partai Demokrat Kota Cilegon menyampaikan keberatannya atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  DPRD Kab/Kota tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon di Rapat Pleno Terbuka yang diselenggarkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon, Sabtu (4/5/2019). Penyampaikan keberatan ini terjadi sekitar pukul 23.00 WIB di saat pembacaan hasil rekapitulasi yang disampaikan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Daerah Pemilihan Kecamatan Cilegon.

Keberatan ini langsung disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon, Rahmatullah kepada pimpinan sidang pleno. Disebut dia, ada beberapa ketidaksesuaian antara Form C1 dan DAA1.

“Kami dari Demokrat ingin menyampaikan pleno KPU pada malam hari ini. Kami menemukan beberapa persoalan yang harus diluruskan barangkali persoalan data yang kita temukan di beberapa TPS. Ini baru beberapa resume yang kita buat, tetapi tidak menutup kemungkinan di semua tpd di kecamatan Cilegon,” ujarnya.

Rahmatullah menyatakan, ada sejumlah TPS yang menurut partai ada temuan hasil rekapitulasi suara antara C1 dan DAA1 tidak berkesesuaian. Beberapa TPS disebutkan dia diantarnya, TPS 2 di Kelurahan Bendungan tertera di C1 9, DAA1 19, TPS 4 Kelurahan Bendungan C1 nol DAA1 25. TPS 03 Kelurahan  Ciwaduk, C1 nol, DAA1 9. Kemudian TPS 4 Kelurahan Xiwaduk, C1 17 DAA1-nya 19, TPS 21 Kelurahan Ciwaduk, C1 12 DAA1 19, TPS 8 Kelurahan Bagendung, C1 18 DAA1 38, TPS 22 Kelurahan Ciwedus, C1 13 DAA1 23. Kemudian TPS 23, Kelurahan ciwaduk C1 kosong, DAA1 36. Begitupun TPS 12 Kelurahan Bendungan, C1 nol, DAA1 6 dan TPS 04 Kelurahan Bendungan,
C1 8 DAA1 27.

“Ini sebagian TPS yang kita koreksi bersama setelah perhitungan di PPK Kecamatan Cilegon,” ungkapnya.

Ketidaksesuaian C1 dan DAA1 ini, menurut dia, ada dugaan kesalahan input data atau human error. Alasan itu disampaikan bukan bermaksud tidak menghargai kerja penyelenggara pemilu namun sebagai partai politik peserta pemilu dibolehkan melakukan koreksi 5 hari setelah perhitungan suara di PPK ditetapkan. oleh karena itulah, demokrat meminta keadilan atas dugaan temuan tesebut untuk diklarifikasi.

“Bukan berarti kami Demokrat tidak menghargai kerja teman-teman PPK atau KPU, tetapi lebih kepada koreksi. Karena salam UU 7 tahun 2017, dimungkinkan 5 hsri setelah perhitungan PPK boleh mengkoreksi,” paparnya.

Keberatan ini langsung ditanggapi oleh Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi. Pembahasan tentang keberatan ini cukup dibahas panjang oleh KPU dengan mengutarakan mekanisme bila terdapat keberatan atau koreksi dari peserta pemilu tentang C1. KPU bahkan meminta masukan dari Bawaslu, KPU dan penyelenggara pemilu lainnya pada keberatan tersebut. (Ronald/Red)

Komnetar anda tentang berita diatas?