Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Erick Rebiin. Foto Istimewa

CILEGON, SSC – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Erick Rebiin meminta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk lebih serius melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran minuman keras. Pasalnya, Komentar pedas yang disampaikan Politisi Partai Nasdem itu dilatar belakangi oleh rentetan peristiwa pemberantasan miras yang belakangan justru dilakukan Polres Cilegon. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang peredaran miras yang semestinya dilakukan oleg Satpol PP, malah dilaksanakan Polres Cilegon ketika melakukan penggrebekan tiga gudang miras Bintang Swalayan, pekan lalu. Sepekan setelah itu, Satpol PP Cilegon tepat pada hari jumat, 20 April, kemarin, kemudian melakukan razia miras di toko kelontongan, toko jamu dan tempat hiburan malam.

“Saya sendiri sangat menyesalkan dalam hal ini. Semestinya penegak perda itu kan Satpol PP, bukan polisi. Semestinya Satpol PP yang bertindak. Terus kemana Satpol PP kenapa tidak menjalankan tugas dan tupoksinya,” Ungkap Erick ketika dikonfirmasi melalui memalui sambungan telepon seluler, Sabtu (21/4/2018)

Keseriusan kinerja itu, pinta Erick, harus dijalankan secara benar karena Satpol PP merupakan instansi pemerintah Kota Cilegon yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menegakan perda.

“Jangan sampai kedepan justru kinerja Satpol PP yang dipertanyakan sama masyarakat. Kan sudah jelas penegak perda itu ada di Satpol PP bukan pihak kepolisian,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pol PP Kota Cilegon, Juhadi M Syukur masih belum dapat dikonfirmasi. Telepon yang dituju masih belum dijawab. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here