Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki bersama Ketua DPRD Cilegon, Fakih Usman Umar berada di Proyek Dermaga VII, Pelabuhan Merak, Cilegon, Senin (1/10/2018). Dermaga ini dihentikan karena diduga tidak mengantongi izin lengkap darah dan tidak memiliki krsepakatan bersama konpensasi penggantian lahan. Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON,  SSC –  Diduga bermasalah soal perizinan daerah dan tidak ada kesepakatan kompensasi penggantian lahan, TNI Angkatan Laut Banten menghentikan Pembangunan Proyek Dermaga VII Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

Pantauan selatsunda.com di lapangan, pemberhentian proyek dermaga VII yang menjadi fasilitas  penunjang Program Strategi Nasional (PSN) ini telah dilakukan oleh TNI AL Banten sejak Kamis, 27 September lalu. Seluruh area pekerjaan di proyek itu di pasang garis kuning bertuliskan Polisi Militer AL Banten. Kejadian itu juga mengundang perhatian Ketua DPRD Banten,  Fakih Usman Umar.  Pada Senin (1/10/2018) sekitar pukul 13.00 WIB, orang nomor satu di parlemen  Cilegon ini meninjau lokasi karena mendapat informasi bila pembangunan proyek itu diduga telah dibangun tanpa terlebih dahulu mengantongi izin lengkap dari Pemerintah Kota Cilegon.  Fakih saat dilokasi didampingi oleh Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Baroyo Eko Basuki.

Kepada awak media, Danlanal Banten mengatakan, penghentian proyek itu dilatarbelakangi karena tidak adanya kesepakatan tertulis antara ASDP dengan TNI AL Banten ketika membangun Dermaga VII. Padahal permasalahan tersebut telah lama dibahas. Tidak adanya kesepakatan itu, lanjutnya, membuat tempat sandar kapal di Mako Lanal yang lokasinya bersinggungan dengan pembangunan Dermaga VII, tidak berfungsi dan hilang.

“Sebenarnya pembangunan ini dilaksanakan  tanpa diawali dengan adanya perjanjian kerjasama antara ASDP dengan Angkatan Laut.  Karena pembangunan ini kan jelas berdampak pada tugas pokok dan fungsi AL dalam hal ini Lanal Banten. Yang pertama jelas kehilangan fungsi dermaganya, akses dari dan ke laut menuju mako juga hilang,  itu kan dibicarakan dulu harusnya. Sehingga harus ada kesepakatan awal sebelum dimulainya pembangunan,” ungkapnya.

Akibat tidak tersedianya tempat sandar,  lanjut Danlanal, keberadaan kapal AL Banten disandarkan di tempat yang tidak semestinya. Kondisi kapal pun menjadi tidak aman.

“Yang pertama kapal Lanal Banten saat ini,  posisinya sandarnya tersebar dimana-mana. Boleh dibilang keamanannya tidak terjamin,” terangnya.

Upaya untuk menyelesaikan persoalan itu,  kata Danlanal, telah dilakukan pihaknya. Namun dari tiga kali surat tertulis yang dilayangkan untuk dikonfirmasi mengenai hal itu malah tidak ditanggapi oleh ASDP.

“Kemarin begitu ini dipasang police line, kita hentikan. Pagi, hari jumat sudah datang GM ASDP dengan Pengembang proyek PT PP,  diskusi dengan kami. Dan saat itu juga muncul surat dari ASDP Pusat mengenai kesanggupan kompensasi pembangunan dermaga baru, break water dengan aksesnya berupa JPO dan akses untuk kendaraan. Baru dituangkan dalam bentuk surat,  baru dipolice line. Padahal Kita sudah bersurat selama 3 kali namun surat tidak ditanggapi. Kemudian itupun perintah dari pimpinan. Namun surat kesepakatan awal yang mustinya ada, sampai sekarang belum ada. Saat ini sedang dibahas di pusat antara ASDP Pusat dengan Mabesal,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Fakih Usman meminta agar ASDP tidak seenaknya membangun proyek di daerah. Ia menilai, kewenangan pusat untuk membangun proyek di daerah terkesan kebablasan.

“Kita sangat mendukung upaya dari Lanal.  Karena kita ingin mendorong di pemerintahan ini, pusat dan daerah harus saling bersinergi.  Artinya tahapan-tahapan itu diselesaikan terlebih dahulu. Kaitan dengan perizinan,  kaitan dengan kesepakatan. Tidak merasa saya lebih otoritas, saya lebih bisa ngatur,  tidak boleh lah begitu,” paparnya.

Belum lagi dari informasi yang diperolehnya  dari Pemkot Cilegon, pembangunan proyek itu diduga tidak berizin lengkap dari daerah. Prinsipnya, daerah mendukung dengan program pusat hanya saja segala urusan yang berhubungan dengan perizinan di daerah, tegas Fakih, jangan diabaikan.

“Yang kami tahu bahwa izinnya belum keluar,  tapi belum terbangun saya juga baru tahu, Itu disampaikan Plt (Walikota Edi Ariadi). Termasuk pak Danlanal sudah pasang police line ini. Jadi saya kira,  kita sama-sama koreksi dirilah didalam membangun. Siapa yang tidak mendukung? nggak. Kita mendukung kok,  tapi tolong dong kepentingan kita juga jangan diabaikan,” urainya.

Sementara itu, General Manajer PT ASDP Merak, Fahmi Alweni yang coba dikonfirmasi belum dapat dihubungi. Pesan pendek yang dituju juga belum dibalas. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here