Kepala DP3AKB Heni Susila (tengah)menerangkan program P2WKSS pada Kegiatan Rapat Evaluasi Tim Sektoral P2WKSS Kota Cilegon yang digelar di Aula Bappeda Kota Cilegon, Rabu (5/12/2018). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon, Heni Anita Susila menuntut agar tiga (3) OPD di Lingkungan Pemkot Cilegon mendukung perkembangan program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Pasalnya, hingga pertengahan tahun,

Tiga OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Perumahaan dan Permukiman (Disperkim) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak memberikan bantuannya terhadap program pemerintah ini.

Ini terungkap saat rapat Evaluasi Tim Sektoral P2WKSS Kota Cilegon yang digelar di Aula Bappeda Kota Cilegon, Rabu (5/12/2018).

“Dari 17 OPD yang terlibat dalam program P2WKSS, ada 3 OPD yang tidak mendukung kami (DP3AKB,red) mengembangkan program P2WKSS. Seharusnya, tiga OPD ini yang memiliki peran yang sangat tinggi. Telebih lagi program P2WKSS upaya dalam mensejahterakan masyarakat,” kata Heni.

Ketiga OPD ini, menurut Heni, semestinya turut serta dan memiliki peran strategis mendorong perkembangan di Cilegon. Tanpa dukungannya, program P2WKSS tidak dapat berjalan secara maksimal.

“Tentulah. Kan dari masing-masing OPD ini mempunyai tanggung jawab yang penuh. Seperti di DPUTR, mereka bertanggung jawab dalam hal insfrastruktur, DLH masalah ketersediaan tong sampah dan Disperkim masalah ruang publik dan penataan lingkungan,” jelasnya.

Ia meminta OPD ini berperan aktif mendukung program tersebut. Jika masih tidak kooperatif, sambung Heni, ia akan melaporkannya ke Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon, Edi Ariadi dan Sekda, Sari Suryati.

“Oh tentulah. Akan kita laporkan kondisi ini. Sebab, program P2WKSS ini bukan hanya outputnya dalam penilaian saja melainkan salah satu program terpadu dalam peningkatan pembangunan di Kota Cilegon,” sambung Heni.

“Banyak hal yang harus dibenahi. Untuk itu, peran 17 OPD memang sangat dibutuhkan dalam hal ini. P2WKSS bukan hanya tugas dari DP3AKB melainkan semua leading sektor ikut membantu,” terangnya.

Terpisah, Kepala DPUTR, Nana Sulaksana mengaku akan memerintahkan anak buahnya untuk segera membantu program P2WKSS.

“Pasti kita (PU,red) bantu. Tapi, karena anggarannya tidak memadai, kemungkinan di 2019 lah,” ucap Nana seraya berlalu. (Ully/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here