CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti banjir yang terjadi beberapa kali di Pasar Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Sorotan ini langsung datang dari Ketua DPRD Cilegon, Fakih Usman Umar. Ia menyatakan, banjir yang masuk hingga ke dalam pasar sangat mencoreng wajah Cilegon. Pasar yang dibangun dari sumber APBD dan APBN hingga Rp 23 miliar ini, sejatinya tidak terjadi banjir bila pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sebagai pengawas eksekutif, ia meminta agar Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi dapat mengevaluasi kinerja anak buahnya yang menurutnya dinilai gagal menjadikan mega proyek ini terbebas dari masalah banjir.
“Kalau memang OPD itu enggak bisa bekerja lebih baik di ganti aja. Cari yang benar-benar bisa bekerja. Apalagi, banjir di Pasar Blok F ini kan hampir setiap tahun terjadi. Saya sih minta, Pak Edi segera mengevaluasi semua kinerja OPD tersebut,” kata Fakih dikonfirmasi, Senin (12/11/2018).
Sementara itu, Salah satu anggota DPRD Kota Cilegon, Qoidattul Sitta mengaku, persoalan banjir di Pasar Blok F perlu menjadi perhatian serius Pemkot Cilegon.
“Untuk masalah banjir di Pasar Blok F, Pak Plt (Edi Ariadi,red) harus segera mengevaluasi kembali pembangunan tersebut. Mulai dari drainase, insfrastruktur dan semuanya terkait pembangunan di Pasar Blok F,” kata Sitta.
Sitta menilai, anggaran yang digunakan untuk pembangunan Pasar Blok F tidaklah kecil. Oleh karenanya, OPD yang membangun pasar dan sarana penunjangnya harus bertanggung jawab penuh dengan proyek yang telah dikerjakannya.
“Pembangunan pasar itu kan ada bantuan dari pusat, semestinya bisa lebih baik lagi. Dari pihak Dinas PUPR pun harus jeli titik-titik mana saja yang menjadi sumber masalah dari banjir tersebut. Jadi, kalau semua OPD sama-sama bertanggung jawab tentunya tidak akan terjadi kembali banjir di Pasae Blok F,” jelasnya.
Soal anggaran yang akan kembali dikucurkan untuk pembangunan sarana penunjang di Pasar Blok F, Sitta tidak menjelaskan lebih lanjut. Pihaknya belum menerima informasi tersebut lebih detail.
“Kemungkinan di 2019 ada. Tapi untuk besaran saya enggak tau detail. Soalnya hari ini, Senin (12/11/2018) hingga Rabu (14/11/218) ada Rapat Gabungan Eksekutif dan Legislatif Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 di Jakarta,” ucapnya. (Ully/Red)
