Anggota DPRD Kota Cilegon, Fatuhrohmi saat wawancara dengan awak media di Kota Cilegon, terkait kasus dugaan pengelolaan radioaktif tanpa izin PT Indonesia Power, Kamis (20/8/2020). Foto Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyoroti kasus dugaan pengelolaan zat radioaktif tanpa izin PT Indonesia Power di Unit 1-7 Suralaya yang ditangani Bareskrim Polri.

Salah satu anggota DPRD Kota Cilegon, Fatuhrohmi menyayangkan dengan kasus yang menyeret PLTU yang ada di Suralaya kaitan dugaan tidak memperpanjang izin pengelolaan radioaktif dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

“Tentu dalam hal ini kita (Komisi II) DPRD Kota Cilegon cukup menyayangkan dalam hal ini. Sekelas IP yang memiliki kapasitas yang cukup besar tidak memiliki izin penggunaan radioaktif,” kata Fatuhrohmi disela-sela kegiatannya di salah satu kompleks pertokoan di Kota Cilegon, Kamis (20/8/2020).

Baca juga  Diduga Sakit, Warga Bojonegara Ditemukan Tewas di Hotel Regent

Terkait kasus tersebut, kata politisi Gerindra ini, pihaknya akan segera menggelar rapat lintas komisi dan akan memanggil IP. Karena kasus yang sudah mencuat di media nasional membuat warga resah.

“Tentu rapat lintas komisi akan langsung kami lakukan. Karena, kondisi ini cukup meresahkan dan membuat masyarakat semakin khawatir. Namun, waktunya masih belum kita pastikan kapan. Kemungkinan pada September ini. Karena, di bulan ini jadwal kami ada kunjungan kerja (kungker) di luar kota,” lanjutnya.

Menurut Fatuhromi, kasus di area obyek vital negara ini tentunya juga harus menjadi perhatian OPD di Kota Cilegon agar lebih bisa mengawasi industri yang melanggar aturan. Termasuk pengawasan terhadap pencemaran limbah.

Baca juga  Temui Ratusan Massa, Walikota Serang Ajak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Kita memang seringkali meminta kepada pihak DLH dan Dinas Kebersihan untuk terus secara berkala melakukan pengawasan. Apabila kami diminta untuk melakukan pengawasan tentunya kami pun siap membantu jika diminta,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi GM Bidang Operasi Dan Pemeliharaan PLTU Suralaya Hendra enggan menanggapi pernyataan anggota DPRD. Ia mengaku tidak mengetahui informasi kasus izin radioaktif yang terjadi di IP.

“Maaf saya gak tahu informasi itu,” tungkas Hendra seraya menutup telepon. (Ully/Red)