Ketua DPRD Cilegon, Isro Miraj menandatangani Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 saat rapat paripurna di DPRD, Senin (9/8/2021). Foto Ronald/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Sedikitnya terdapat 10 rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Cilegon saat Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang RPJMD Kota Cilegon 2021-2026 yang digelar dalam rapat paripurna di DPRD, Senin (9/8/2021).

Rekomendasi itu yakni, pertama tentang legal drafting. Pemkot saat perbaikan dokumen RPJMD ke depan diminta memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Perda Bersama Kemenkumham.

Kedua, Pemkot diminta untuk memenuhi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ketiga, Pemkot dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pembangunan RSUD menjadi lima lantai diminta untuk mengintegrasikannya dengan pembangunan RS rujukan pasien Covid-19.

Keempat, Pemkot diminta untuk mengkaji pendirian Universitas di Cilegon. Kelima, Pemkot diminta mengakomodir pokok pikiran dalam RPJMD. Kemudian Keenam, Pemkot juga diminta menganggarkan pembangunan JLU dan Pelabuhan Warnasari.

Ketujuh, Pemkot diminta untuk melakukan kajian tentang sirkuit berikut penganggarannya. Kedelapan, pansus merekomendasikan agar pemkot dapat menempatkan akses tambah nelayan. Kemudian kesembilan, Pemkot diminta meningkatkan tenaga honorer dan Kesepuluh memperhatikan pengundangan perda.

Baca juga  Jelang Pemilu 2024, Partai-partai baru Sowan ke KPU Cilegon

Ketua DPRD Cilegon, Isro Miraj mengatakan, interupsi sejumlah anggota dewan dalam rapat paripurna menjadi gambaran pembahasan Rancangan RPJMD oleh pansus berjalan begitu dinamis.

Dengan proses panjang, Politisi Partai Golkar ini meminta agar 10 rekomendasi pansus dapat diakomodir kepala daerah Cilegon, Helldy Agustian.

Bagaimanapun juga, kata Isro, rekomendasi tersebut bukan sekedar seremoni. Ia meminta kepala daerah tidak mengabaikannya.

“Rekomendasi pansus tersebut tentu akan kita kawal,” ujar Isro usai rapat paripurna.

Isro menegaskan, penggodokan RPJMD yang berjalan selama dua pekan diharapkan menghasilkan satu pemikiran yang sama antara eksekutif dan legislatif. Karena keduanya punya peran sama dalam mengisi pembangunan daerah.

“Ini lah contoh riil dalam roda organisasi pemerintahan daerah. Semua institusi eksekutif dan DPRD terlibat penting dalam pembangunan daerah,” bebernya.

Baca juga  Demo Hari Tani, Mahasiswa Cilegon Soroti Lahan Pertanian Menyusut Akibat Industri

Ia kembali menegaskan akan mengawal penuh implementasi RPJMD selama 5 tahun ke depan. Karena DPRD selaku sebagai fungsi kontrol eksekutif. Kinerja Pemkot setiap tahunnya akan dievaluasi.

“Tentu akan kita kawal penuh, kan ini bersama. Kan setiap tahun ada pertanggung jawaban APBD. Berapa persen yang terealisasi, mana yang sudah, mana yang belum. Kan fungsi kita mengawal selama 5 tahun dan setiap akhir tahun, disitu ada pertanggung jawaban pada LKPJ,” tegasnya.

Sementara Ketua Pansus, Rahmatulloh mengatakan, rekomendasi itu diharapkan dapat ditindak lanjuti eksekutif untuk penyempurnaan RPJMD. Ia menegaskan, meski dokumen sudah disusun sempurna namun yang lebih teramat penting adalah implementasi program yang dijalankan dalam 5 tahun. Menurutnya, itu akan menjadi tantangan ke depan.

“Kesempurnaan dokumen ini, tidak jauh lebih penting saat teknis pelaksanaanya nanti. Karena kalau pelaksanaannya nanti kurang elite, kurang bagus, sama saja,” pungkasnya. (Ronald/Red)