CILEGON, Selatsunda.com – Forum Komunikasi Tenaga Teknis dan Administrasi Honorer (Fortrah) Kota Cilegon meminta agar Pemerintah Kota Cilegon dapat mengakomodir tenaga honorer khusus tenaga teknis dan administrasi untuk menjadi ASN dengan opsi afirmasi.
Koordinator Fortrah Kota Cilegon, Muhammad Fatoni mengatakan, afirmasi adalah opsi yang bisa memberikan solusi bagi tenaga teknis dan administrasi.
Memang, kata Fatoni, opsi terkait afirmasi ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28/2021 baru engatur tentang PPPK untuk guru honorer.
Dengan melihat aturan itu, Fortrah CIlegon mendorong Pemkot Cilegon agar bisa mengakomodir opsi afirmasi dapat diterapkan sama kepada tenaga administrasi dan teknis.
“Mudah-mudahan, afirmasi, ini juga bisa berlaku pada tenaga teknis dan administrasi. Mudah-mudahan kita mendorong Pemkot Cilegon sampai ke Pusat, afirmasi untuk guru honorer ini bisa disamakan lah dengan tenaga teknis dan administrasi,” ujarnya usai kegiatan Fotrah Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi dengan ratusan tenaga teknis dan administrasi yang digelar di Aula DRPD Cilegon, Kamis (30/6/2022).
Menurut Fatoni, opsi afirmasi adalah opsi yang paling baik dan bijak untuk mensolusikan masalah tenaga honorer. Ketika nanti tenaga honorer mengikut tes seleksi PPPK dan nilainya tidak mencapai passing grade yang ditetapkan, opsi afirmasi diberikan.
Namun kata dia, aturan tersebut baru diberikan untuk guru honorer. Disinilah peran pihaknya mendorong Pemkot Cilegon agar bisa memperjuangkannya ke Pemerintah Pusat untuk menerapkan opsi tersebut kepada tenaga teknis dan administrasi honorer.
“Jadi ketika nanti teman-teman honorer ini tidak lulus dalam passing grade, disitulah apirmasi ini dibutuhkan dengan melihat TMT, kemudian riwayat pendidikan, tanpa melihat sertifikasi keahlian,” terangnya.
Ia menyatakan, kalau tidak didorong dengan skema afirmasi maka masalah tenaga honorer di Cilegon tidak akan terselesaikan.
“(Afirmasi) Ini ada potensi untuk solusi bagi tenaga honorer. Kemudian juga diperkuat dari keterangan Sekjen Kemendagri, agar KemenpanRB menerima usulan terkait afirmasi. Karena kalau tidak melalui afirmasi, persoalan tenaga honorer tidak akan pernah selesai,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, sejauh ini data advokasi Fortrah Cilegon terkait jumlah tenaga teknis dan administrasi di Cilegon sebanyak kurang lebih 4.600 orang. Sementara, kata dia, saat audiensi lalu, Pemkot Cilegon melansir data sebanyak 4.905 orang.
Ia menerangkan, dengan rapat koordinasi yang diselenggarakan, data tentang tenaga administrasi dan teknis honorer dapat akurat. Dengan begitu, langkah selanjutnya, kata Fatoni, Fotrah Cilegon dapat mengusulkan kepada Pemkot untuk mengajukan formasi secara bertahap setiap tahun ke KemepanRB sesuai dengan data yang ada.
“Kalau misalnya Tahun 2022, bisa diusulkan 500 sampai 1.000 nih.Kan (penghapusan honorer) sampai dengan 2023 mendatang, bisa bertahap lah. Apalagi Kemendagri kan memberi pandangan ke KemenpanRB, agar kebijakan afirmasi bisa berlaku sampai 4 tahun kedepan, sampai 2026. Jadi kita lihat terus dinamika ini,” pungkasnya. (Ronald/Red)

