CILEGON, SSC – Pemerintah Kota Cilegon akan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak menyusul adanya surat permohonan dari 5 vendor PT Krakatau Steel (KS) yang mengajukan mediasi setelah upaya bipartit dengan buruh tidak menemukan kesepakatan.

“5 vendor ini meminta di mediasi, secara aturan harus diverifikasi” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Buchori usai Rapat Paripurna DPRD Cilegon, Senin (12/8/2019).

“Jadi mereka vendor sudah menyampaikan surat untuk dicatat, untuk dimediasi. Pemerintah kota cilegon, disnaker dalam hal ini ketika surat masuk, mengklarifikasi hasil pertemuan antara vendor dengan PUK (Pimpinan Unit Kerja),” sambungnya.

Upaya klarifikasi yang ditempuh ini, kata dia, akan meminta klarifikasi beberapa pihak baik vendor, buruh termasuk PT Krakatau Steel. Rencananya, klarifikasi tersebut akan dilaksanakan di Kantor Disnaker pada Rabu (14/8/2019).

“Makanya tidak satu pihak saja, dua-duanya akan kita panggil, baik vendor dan buruh di PUK masing-masing. KS juga akan kita panggil. Jadi siapapun yang kita anggap hal itu ada hubungannya, akan kita minta klarifikasi,” tuturnya.

Untuk diketahui perselisihan hubungan industrial antara vendor KS dan buruh ini terjadi karena adanya kebijakan keputusan KS merestrukturisasi tenaga kerja. Keputusan ini berdampak terhadap buruh outsourching yang ada di 9 vendor PT KS. Sebanyak 2.400 dari 2.600 buruh outsourching direstrukturisasi atau tidak dapat dipertahankan.

“Jadi nanti yang memediasi, ada petugas mediator. Apakah benar tidak isi surat yang diajukan vendor itu. Nanti kita lihat, apakah dalam klarifikasi itu berlanjut atau tidak. Kalau tidak berlanjut, mediasi lagi. Tapi kalau masih mau berunding dan sebagainya, nanti dilanjutkan bipartitnya,” tuturnya.

Sementara, Ketua Federasi Serikat Baja Cilegon (FSBC), Safrudin mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi terkait ada rencana Disnaker untuk meminta klarifikasi. Saat ini, pihaknya sedang membahas di internal federasi terkait rencana tersebut.

“Itu mengklarifikasi saja. Ini juga sedang kami rapatkan,” ujarnya.

Jauh sebelum klarifikasi ditempuh pemerintah, kata dia, pihaknya sudah melakukan upaya bipartit dengan KS. Namun pihaknya tidak sependapat dalam klarifikasi nanti KS melibatkan kuasa hukum untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan buruh.

“Tadi sempat dibahas dengan pihak KS, KS-nya mau membawa lawyer. Saya tanya untuk apa membawa lawyer, kalau mau mencari win-win solution. Kalau bicara hukum, nanti saja besok. Kalau disini (bipartit) siapa wasitnya, saling mempertahankan egonya,” terang dia. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here