CILEGON,  SSC – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon butuh untuk merevisi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 yang mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.  Upaya itu dimaksudkan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah DPKP yang selama ini belum begitu signifikan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP),  Nikmatullah,  Selasa (3/7/2018) mengatakan,  retribusi dari pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) baik di perusahaan dagang,  jasa ataupun Industri memiliki potensi yang besar. Namun untuk menggenjot itu, perlu merevisi perda yang ada.

“Target kita saja tahun ini Rp. 70 juta.  Memang kecil tapi sekarang pencapaiannya sudah 50 persen.  Setelah kita analisa, kalau untuk menggali lebih besar lagi, perda perlu direvisi. Kita pengen di 2019 itu kita sudah mengajukan perubahan perda, ” ungkapnya.

Rencana untuk merevisi perda telah melewati kajian diinternal.  Menurutnya,  metode pemeriksaan APAR perlu perubahan.  Metode tidak lagi mengukur kwantitas dari APAR yang dimiliki namun pemeriksaan juga perlu mengukur tingkat resiko yang ditimbulkan.

“Jadi klausul yang akan diubah dalam perda itu adalah lebih kepada tingkat risiko kebakarannya. Seperti perusahaan kimia itu, maka harus besar retribusinya karena tingkat risikonya juga tinggi, ” untainya.

Bilamana telah direvisi,  kata Nikmatullah, retribusi itu diperkirakan dapat meningkat bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

“Saya optimis kalau perda itu direvisi, retribusi itu bisa lebih 100 persen dari target yang sekarang. Dimana pungutan retribusi itu sendiri dilakukan setelah adanya pembinaan,” pungkasnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here