CILEGON,  SSC – Pembangunan Proyek Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon belakangan sempat disoal warga. Belum selesai dengan itu, Pembangunan Proyek yang ada di Jalan Jayakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Cilegon itu juga dikabarkan terjadi kisruh di internal Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Cilegon antara Kepala Dinas, Nana Sulaksana dengan bawahannya yakni baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Romi Dwi Rahmansyah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Andi Badru Jaman dan juga Pengendali Kegiatan, Tb Dendi Rudiatna yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya.

Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi yang dikonfirmasi dikantornya mengatakan, pihaknya telah mencari tahu akar masalah yang terjadi pada proyek dengan anggaran Rp. 15 Miliar itu. Dari konfirmasi ke Kabid Cipta Karya, Dendi, sebut Plt, Pembangunan itu telah mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK). Plt justru mengaku heran jika SPK tidak diketahui sama sekali oleh Kadis DPUTR.

“Saya pengen tahu Dendi bagaimana nih, kok bisa begini antara pimpinan dengan anak buah. Kayaknya salah didik dong Pak Nana-nya gitu loh. Setelah saya tahu kan, yah saya bukannya curiga sama mereka-mereka, tapi ini kan player semua. Saya bilang ke Dendi, coba sih komunikasi antara pimpinan sama bawahan tuh yang enak, masak SPK keluar Kepala Dinas tidak tahu,” Ungkap Plt kepada awak media, Selasa (3/7/2018).

Disinggung soal adanya pernyataan Kadis DPUTR yang menyebutkan proyek yang tengah dilaksanakan itu berjalan cacat  prosedur, Edi kembali membantah hal itu. Seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

“Dendi juga tadi bilang ke saya dari tanggal berapa itu (Surat Perintah Kerja) sudah keluar. Jadi kalau (proyek pekerjaan) disetop karena ilegal, Dendi bilangnya ngga juga,” papar Edi.

Menurutnya, kisruh di internal DPUTR itu disinyalir karena tidak ada komunikasi yang terjalin antara Kadis dan Kabid. Keduanya, kata Edi, akan dipanggil untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

“Ini kayaknya ada yang terputus. Nanti secepatnya Pak Nana juga saya panggil, tadi sempat ditelpon ajudan tapi dia tidak menjawab. Karena kan Kepala SKPD itu kan tanggung jawab itu bukan menyangkut duit aja, tapi pembinaan pegawai itu harus juga,” beber Plt.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Cilegon,  Nana Sulaksana menyebutkan,  pembangunan proyek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon oleh Bidang Cipta Karya dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Nana, proyek yang dimenangkan oleh PT Menara Setia dengan nilai Rp13,95 miliar dari pagu anggaran APBD Cilegon senilai Rp15 miliar itu belum mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK). (Ronald/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here