Para guru honorer melakukan aksi meminta Pemkot Cilegon untuk mengangkat menjadi TKK,” Senin (23/8/2021). Foto : Elfrida Ully/Selatsunda.com

CILEGON, SSC – Ratusan guru honorer yang terdiri dari Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer (FKGTH) dan Forum Komunikasi Guru Honorer Madrasah (FKGHM) menghadiri dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Cilegon, Senin (23/8/2021).

Para guru honorer mendesak agar Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengangkat status mereka dari TKS menjadi TKK (Tenaga Kerja Kontrak).

Pantauan Selatsunda.com, para guru honor ini hadir di Kantor DPRD Cilegon pada pukul 10.00 WIB. Para guru honorer yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu ini tampak membawa spanduk-spanduk dari kertas karton yang bertuliskan ‘Kerja Maksimal Gaji Minimal’. Ada juga tulisan spanduk ‘Wahai Wakil Rakyat Tolong Perhatikan Guru Honorer Karena Kami Rakyatmu dan TKK Harga Mati’.

Ketua FKGTH Somy Wirardi mengatakan, selama ini para guru honorer berstatus TKS telah puluhan tahun mengabdi namun belum diangkat oleh pemerintah menjadi TKK.

“Guru pendidikan 624 orang. Ini terdiri dari guru kelas, dan guru mata pelajaran dan bidang studi. Kalau tenaga pendidik ada 173 orang, terdiri dari staf tata usaha, operator sekolah, pustakawan dan staf sekolah,” kata Somy dalam hearing.

Baca juga  KPU Cilegon Tindak Lanjuti PAW Anggota DPRD Meninggal Dunia

Ia menyatakan, nasib guru honorer ini sebelumnya telah disampaikan ke pemerintah. Tetapi, pemerintah tidak menanggapinya.

“Selama ini, kami telah mengadu ke Dindik Kota Cilegon, Bappeda Kota Cilegon, bahkan kepada Pak Walikota. Kita udah memohon diangkat tapi selalu aja alasannya enggak ada anggaran dari pemerintah. Padahal, APBD Cilegon tinggi. Masa enggak sanggup angkat kami jadi TKK?,” keluhnya.

Senada dengan Somy, Ketua FKGHM Cilegon Muhri mengaku, kedatanganya ke DPRD untuk meyamapaikan aspirasi terkait nasib guru honorer madrasah yang tidak lagi menerima honor daerah (Honda). Penghapusan Honda, kata dia, karena terbentur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Akibat adanya aturan Permendagri tersebut, kami terancam tidak akan mendapatkan Honda dari Pemkot Cilegon. Makanya, kami berharap agar honda tetap diberikan kepada kami,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Hasbudin mengaku prihatin kondisi yang dialami oleh para guru honorer yang hampir puluhan tahun masih belum sejahtera.

Baca juga  Lapas Cilegon Butuh Bantuan Pemkot  Pasarkan Hasil Karya Narapidana

“Bagaimana orang dapat sejahtera kalau statusnya enggak jelas. Tadi saya tanya ke Bu Sitta (Sekretaris Komisi II) kalau honor guru honor hanya Rp 460 ribu per triwulan. Sedih amat, katanya Cilegon Kota Dollar. Tapi honornya segitu. Kenapa?,” ujar Hasbudin.

Ia mendorong agar Pemkot Cilegon segera merealisasi dan segera mengangkat para guru honorer yang sebelum menjabat sebagai TKS untuk menjadi TKK.

Senada dengan Hasbudin, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, pihaknya akan mencatat poin-poin penting dalam rapat dengar pendapat itu. Baik tentang kenaikan status TKS dan THL menjadi TKK, maupun guru honorer madrasah yang tetap menerima Honda dari Pemkot Cilegon.

“Terkait Honda guru madrasah, Pemkot Cilegon akan meminta pendapat ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Begitu pula tentang kenaikan status honorer, akan kami sampaikan kepada Pemkot Cilegon,” pungkasnya. (Ully/Red)