Suasana kendaraan truk yang memadati area parkir Pelabuhan Merak, Cilegon, Selasa (31/7/2018) subuh. Disinyalir padatnya kendaraan di pelabuhan lantaran implementasi manifes penumpang yang membuat bongkar muat dan daya tempuh penyeberangan terganggu. (Foto Istimewa)

CILEGON, SSC – Implementasi penerapan manifes penumpang kapal di Pelabuhan Merak disinyalir membuat pelayanan penyeberangan menjadi terganggu. Pasalnya, uji coba penerapan manifes pada Selasa (31/7/2018) dini hari itu malah membuat pelayanan terlambat dan waktu tempuh penyeberangan menjadi lebih lama.

“Banyak sopir yang ngeluh, kapal terlalu lama ngapung ditengah, ” ungkap salah seorang petugas perusahaan pelayaran di Pelabuhan Merak yang enggan disebutkan identitasnya.

Sumber menyebutkan, molornya waktu tempuh perjalanan disinyalir karena mekanisme manifes diatas kapal yang berbelit-belit. Kapal yang sudah selesai bongkar muat dan hendak berlabuh harus menunggu lama karena mekanisme untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari KSOP Banten dinilai bertele-tele.

“Dari Dermaga setelah kapal tutup Ramp door, rekap tiket di GS (Gedung Sentral), print out di kantor pelayaran, kembali ke GS untuk tanda tangan. Kemudian ke Syahbandar untuk pengurusan SPB. Setelah itu SPB terbit petugas kembali ke kapal. Kalau dihitung-hitung, pengurusan SPB kurang lebih setengah jam,” papar Sumber. .

Pada bagian lain, Ketua Gapasdap Cabang Merak, Togar Napitupulu ketika dihubungi belum dapat dikonfirmasi terkait hal itu.

Sementara, Kepala KSOP Banten, Yefri Meidison membantah jika penerapan manifes sebagai syarat penerbitan SPB menjadi penyebab perjalanan kapal di Pelabuhan Merak terganggu. Menurutnya pengurusan SPB hanya membutuhkan waktu 3 menit tidak seperti yang disebutkan sampai setengah jam lamanya.

“Kalau kita hanya membutuhkan waktu 3 menit, SPB langsung keluar. Singkat kok untuk mendapat SPB sepanjang seluruh syarat terpenuhi,” ujarnya.

Adapun pemenuhan manifes, kata Yefri, wajib disiapkan dan diserahkan operator (perusahaan pelayaran) kapal sebelum kapal berangkat. Namun hal itu belum dapat diimplementasikan secara akurat di lapangan.

“Secara aturan, yang membuat manifest atau daftar penumpang itu adalah perusahaan angkutan di perairan atau operator kapal. Bukan operator pelabuhan. Misalnya Jemla, yach dia harus buat. ASDP juga begitu, dia harus buat,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencatat jumlah penumpang untuk menerbitkan SPB. Namun setelah kapal berlayar, operator kapal wajib menyerahkan daftar penumpang yang diberangkatkan.

“Jadi kita kasih toleransi 10 menit. Kita catat jumlah saja untuk SPB. Tapi setelah kapal berlayar, operator kapal harus menyerahkan manifes. Paling lambat 10 menit setelah kapal berlayar, ” terangnya. (Ronald/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here