CILEGON, SSC – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun, menyampaikan pembelaan kepada Wakil Ketua Fraksi PKS, Aam Amrulloh. Hal itu menyusul adanya interupsi dari Wakil Ketua DPRD Cilegon, Nana Sumarna ketika Aam yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Khusus (pansus) membacakan Hasil Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon 2017 dengan mengenakan jas berwarna putih.

“Sebenarnya tadi kami mau walk out saat sidang paripurna. Tapi di tahan sama pak Rojak (anggota dewan lain, red),” kata Uyun kepada awak media usai rapat, Rabu (2/4/2018).

Jas yang digunakan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS itu, diterangkan Uyun, tidak sama sekali memiliki unsur politik sebagaimana dugaan yang ditudingkan Nana. Dalam jas yang digunakan, kembali ditegaskan Uyun, tidak sama sekali terpasang logo kepartaian.

“Tidak ada logo PKS yang digunakan oleh Pak Haji Aam. Itu hanya warna putih dan di leher baju pun hanya ada list hitam dan kuning. Sekali lagi, tidak ada logo partai di jas yang digunakan oleh Pak Haji Aam,” terang Uyun.

Pengenaan jas berwarna putih itu, kata Uyun, juga tidak bertolak belakang dengan isi dari surat undangan baik yang diterima dirinya, unsur pimpinan dan anggota lainnya. Dalam surat, dewan hanya diwajibkan mengikuti aturan dengan menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tanpa terinci warna pakaian yang digunakan.

“Kan diundangan disuruh menggunakan PSL. Pak Aam sudah mengikuti aturan yang ada. Tidak ada ketentuan warnanya juga kan dari undangan itu,” ujarnya.

Dengan kejadian itu, masih kata Uyun, tentunya akan menjadi bahan introspeksi pihaknya. Ia juga berharap, agar setiap agenda rapat dapat diciptakan iklim politik yang kondusif sebagaimana yang tidak diharapkan PKS terjadi kekisruhan soal jas pada penyampaian Rekomendasi LKPJ Walikota sebelumnya.

“Saya sih berharap, kejadian seperti ini tidak lagi terjadi. Sampaikanlah dengan cara yang baik, ini adalah forum yang sangat terhormat dan kami sangat menghargai segala sesuatu yang berawal dengan kebaikan,” ucap Uyun.

Hal yang sama juga disampaikan, Ketua DPD PKS Kota Cilegon, Abdul Ghoffar. Dalam surat undangan yang diterima dari Sekwan DPRD, dipaparkan Ketua Komisi II itu, tidak terdapat larangan apapun untuk warna pakaian yang digunakan saat rapat paripurna termasuk penggunaan jas dengan warna putih.

“Dalam surat yang kita terima menggunakan jas dan dasi. Jas mau warna apa terserah dong. Adapun jas yang digunakan Pak Aam enggak ada indentitias partainya,” paparnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Diduga gara-gara mengenakan jas berwarna putih, Sekretaris Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon 2017, Aam Amarullah diinterupsi. Interupsi itu datang dari Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Nana Sumarna. Wakil Ketua dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai Sekretaris LKPJ diduga telah menyalahi aturan dalam pengenaan jas saat sidang paripurna itu.

Pantauan SSC di lokasi, persoalan itu diduga dipicu saat Aam sebagai Sekretaris Pansus LKPJ hendak membacakan hasil rekomendasi LKPJ 2017 didalam sidang paripurna. Nana yang melihat Sekretaris menggunakan jas putih seperti baju kebesaran dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sontak melontarkan interupsi. Ia pun menyampaikan interupsi sambil menggebrak meja saat sidang paripurna berlangsung. Dalam interupsi, Nana meminta agar Sekretaris Pansus turun dan meninggalkan sidang paripurna. (Ully/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here