CILEGON, SSC – Walikota Cilegon Robinsar menanggapi pernyataan Ketua DPRD Cilegon, Rizki Khairul Ihwan yang meminta memetakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Walikota Robinsar mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan langkah tersebut. Seluruh potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tengah diinventarisir.
“Memang ini sedang kita petakan. Jadi saya sedang menginvetarisir mana yang menjadi PAD, baik retribusi baik pajak. Misalkan retribusi, parkir, pasar, sampah. Kita sedang petakan, kita sedang mencari apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebocoran,” ujar Robinsar usai rapat paripurna di DPRD Cilegon, Senin (21/4/2025).
“Hasil inventarisir persoalan itu, kita tuangkan dalam bentuk tindakan. Contoh sampah, butuh digitalisasi atau seperti apa, ya kayak begitu-begitu lah,” sambungnya.
Robinsar menyatakan, agar PAD terukur harus dengan perencanaan yang terstruktur. Target yang ditetapkan dengan realisasi yang berjalan harus dianalisa.
“Ya tinggal taruh targetnya sih bang, nanti kita lihat realitasnya dengan target yang ditetapkan. Kira-kira target itu realistis nggak sih, apa bisa digenjot (atau tidak), kan begitu,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, apabila realisasi yang berjalan rendah dari target yang ditetapkan maka pendapatan perlu digenjot.
“Kalau memang bila kita lihat di lapangan, potensi yang ada, (sementara realisasi dari) target rendah, kita genjot pendapatannya. Tapi ketika ternyata kalau realisasi asal target doang, nggak sesuai, itu akan menyesuaikan juga nantinya. Apa yang berpotensi, sedang kita korek, kita gali supaya maksimal,” ucap Robinsar.
Ia turut menyinggung adanya informasi mengenai taping box yang tidak berfungsi mengindikasikan kebocoran PAD. Ia meminta agar OPD terkait dapat mengaktifkan taping box yang tidak berfungsi dan memaksaimalkan yang berfungsi.
“Tetap kita, keterbukaan juga, dan juga kepastian pendapatan juga, kita informasikan ke OPD juga untuk maksimalkan. Menginventarisir mana saja yang belum aktif, (dan) sudah aktif dimaksaimalkan,” paparnya.
Mengenai pencapaian PAD di 2024 yang meleset pada pemerintahan sebelumnya karena realisasi pajak BPHTB tidak sesuai prediksi, Robinsar menyatakan hal itu salah satu faktor yang menyebabkan anggaran defisit.
Ia berkomitmen kedepan dalam menetapkan target pajak BPHTB dan yang lain harus realistis. Jangan sampai terjadi seperti di pemerintahan sebelumnya.
“Harus melihatnya secara realistis, supaya tidak terjadi hal seperti kemarin,” pungkasnya. (Ronald/Red)
