Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi. Foto : Istimewa

CILEGON, SSC – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyerahkan surat teguran ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon terhadap 11 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) Cilegon.

11 nama ini dinyatakan terlah terbukti bersalah tidak netral dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cilegon 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi membenarkan pihaknya telah menerima surat dari tembusan dari KASN terhadap 11 ASN yang terbukti bersalah dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Iyah sudah kami terima dari KASN nama-nama ASN yang tidak netral dalam pilkada. Dari 11 nama ini, 7 ASN sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN sedangkan 4 orang ASN belum kami terima dari KASN,” kata Siswandi saat di temui di Kantor Bawaslu Kota Cilegon, Senin(18/1/2021).

Ia menjabarkan, 7 nama yang telah menerima rekomendasi KASN. Yaitu, Ismatullah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah, Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada  Dindik Kota Cilegon Suhendi, Lurah Gerem Deni Yuliandi, Kepala Seksi  Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kecamatan Grogol Burhanudin, Kepala Sekolah SMP Al Islah Hari Susanto, Guru SMP al Khariyah Dodi Setiawan dan Guru SDN Kotasari Ida Farida.

Sementara, 4 pejabat lainya yang saat ini masih menunggu rekomendasi dari KASN, yakni, Guru SMP 9 Cilegon, Sekretaris Kecamatan Ciwandan Tafriji, Lurah Pabean Burhanudin, Staf Trantibum Kecamatan Ciwandan Samsudin

“Kami (Bawaslu Cilegon) sudah menyerahkan surat rekonendasi dari KASN ke  Pejabat Pembina Kepegawean(PPK) (Walikota Cilegon). Tergantung dari Pak Wali yang memberikan sanks apa untuk 7 pejabat yang terbukti bersalah ini. Sedangkan untuk empat ASN lagi, kami masih menunggu rekomendasi keluar dari KASN seperti apa,” papar Sis.

Menurutnya, dari hasil catatan yang dimikinya, pelanggaran yang telah dilakukan oleh ASN saat penyelenggaran Pilkada yakni, menghadiri deklarasi calon hingga memberikan bentuk dukungan pada salah satu calon yang maju dalam Pilkada.

“Temuan itu ada yang kami temukan langsung dan ada juga berbentuk laporan dari masyarakat, terhadap pelanggaran netralitas ASN,”kata Siswandi.

Disinggung terkait pelanggaran, Sis menjelaskan, ASN yang melanggar ini, telah melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.

Terpisah, Walikota Cilegon Edi Ariadi enggan berkomentar terkait hal ini. Menurutmya, jika kasus ini sudah lama terjadi.

“Nantilah bapa lihat dulu di ruangan. Lagian juga udah lama juga kan Pilkada,” ucap Edi seraya meninggalkan wartawan. (Ully/Red)